SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB), mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar Kutim dapat menjadi daerah otonom.
Jimmy menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna ke-11 yang berlangsung di Ruang Utama DPRD Kutim, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kamis (09/11/2023).
Selain itu, Jimmy juga mengusulkan agar pembiayaan pembangunan yang bersumber dari PAD dimaksimalkan untuk memacu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Ia juga menyarankan agar pemerintah mengarahkan belanja pada hal-hal produktif, seperti infrastruktur, pembangunan sektor riil usaha seperti Mikro Kecil Menengah (UMKM), peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan masyarakat.
“Pemkab Kutim juga diminta untuk mengurangi belanja perjalanan dinas atau Dinas Luar (DL) yang tidak penting dan mengalokasikannya pada kegiatan yang lebih produktif. Hal ini juga dapat menghindari pandangan masyarakat bahwa perjalanan dinas hanya menghambur-hamburkan uang rakyat,” tegas Jimmy, yang juga merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera Kutim.
Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi AKB itu juga meminta pemerintah untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap jangkauan pelayanan air bersih maupun kualitas air dan pelayanan bagi masyarakat. Sebab, air bersih tersebut merupakan salah satu kebutuhan dasar dan salah satu indikator kesehatan masyarakat.
“Semoga kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kutai Timur tetap terjaga, sehingga dapat mewujudkan kemajuan daerah,” harap Jimmy. (bk)
