Sangatta – Perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Syaiful Bakhri, mengungkapkan pandangannya mengenai alokasi belanja daerah Kabupaten Kutai Timur yang mencapai Rp 11,136 triliun. Menurutnya, belanja terbesar masih berada pada sektor belanja operasi yang senilai Rp 5,603 triliun.
Syaiful menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025 di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Rapat ini disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutim, Poniso Surryo Renggono, 23 anggota dewan, serta perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim.
Syaiful menjelaskan bahwa belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek. Ia berharap belanja operasi tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kutim.
“Kami berharap agar belanja operasi ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Syaiful menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. Ia berharap ke depan belanja operasi dapat lebih berimbang dengan belanja modal yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran.
“Ke depan, kami berharap belanja operasi dapat berimbang dengan belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi C, Syaiful berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih bijak dalam mengelola anggaran. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Syaiful juga mengingatkan pentingnya fokus pada pembangunan infrastruktur dan program berkelanjutan dalam penggunaan belanja daerah.
“Kami ingin melihat belanja daerah tidak hanya fokus pada kegiatan rutin, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan program-program yang berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan belanja daerah adalah hal yang sangat penting.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran mereka digunakan, dan kami akan terus mengawasi agar pengelolaan anggaran ini berjalan dengan baik,” tuturnya.
Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) berharap pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih strategis dalam penggunaan belanja daerah.
“Kami ingin melihat program-program yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang,” pungkasnya. (bk)
