Sangatta – Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Mulyana, menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan belanja transfer sebesar Rp.1,191 triliun, yang mencakup bantuan untuk masyarakat.
“Sebesar Rp.1,191 triliun, yang merupakan 10,7% dari total belanja, harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Mulyana dalam Rapat Paripurna ke-20 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Belanja transfer adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan atau dukungan keuangan kepada individu, kelompok, atau entitas lain, termasuk masyarakat langsung, pemerintah daerah, atau organisasi non-pemerintah.
Mulyana menegaskan bahwa mekanisme pemberian bantuan harus transparan dan tepat sasaran untuk menghindari ketimpangan atau penyalahgunaan.
“Kami berharap semua pihak dapat berkomitmen untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi D, Mulyana juga mengingatkan bahwa pengawasan yang ketat sangat diperlukan dalam pemberian bantuan.
“Kami akan terus mendorong agar ada sistem pengawasan yang efektif dalam setiap tahap pemberian bantuan,” ungkapnya.
Ia berharap pandangan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan.
“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” harap Mulyana.
Fraksi Gelora Amanat Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawasi penggunaan belanja transfer agar dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. (bk)
