SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, David Rante, menyatakan bahwa salah satu kendala terbesar dalam tata kelola pemerintahan di Kutim adalah kekurangan SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Menurutnya, hal ini membutuhkan perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.
“Di Kutai Timur, kita menghadapi masalah kekurangan SDM, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Oleh sebab itu, kami ingin agar pemerintah benar-benar memperhatikan hal ini agar tata kelola bisa berjalan dengan lebih baik,” ujar Davit saat diwawancarai awak media, Selassa (05/11/2024).
David menambahkan bahwa program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat menjadi solusi dalam mengatasi kekurangan SDM di pemerintah daerah. Program ini, bila didukung dengan pembinaan yang efektif, dapat memastikan SDM ditempatkan sesuai dengan keahlian mereka.
Lebih lanjut, ia juga mendorong Pemkab Kutim untuk terus melakukan inovasi dan pembinaan SDM agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan optimal dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas.
“Mudah-mudahan dengan adanya program PPPK ini, dan sistem pembinaan yang tepat, SDM dapat ditempatkan sesuai kompetensi, bukan sekadar asal terisi saja,” pungkasnya. (bk)
