Bupati Ardiansyah Resmi Mengukuhkan Pengurus FKDM Kutim Periode 2023-2028

oleh -537 views
pelantikan pengurus

SANGATTA – Dalam upaya pencegahan konflik dan untuk menghindari kerugian akibat potensi gesekan antarwarga, Bupati Kabupaten Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, secara resmi mengukuhkan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Acara pengukuhan tersebut menjadi panggung bagi Bupati Ardiansyah Sulaiman untuk menekankan urgensi membina sikap kewaspadaan dini di masyarakat Kutai Timur yang memiliki keragaman sosial.

Acara Pelantikan tersebut di gelar di ruang pertemuan Meranti, kantor bupati Kutai Timur dan dihadiri oleh Forkopimda, Kepala Kesbangpol, Ketua FKUB, Ketua FPK, serta anggota pengurus FKDM Kutai Timur. Senin (8/5/2023).

Baca Juga :  Bupati Kutai Timur Hadiri Acara Halal Bihalal KKSS

Walaupun situasi di Kutai Timur tetap kondusif, Bupati mengingatkan masyarakat tentang pentingnya tetap berada dalam kondisi waspada dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis

“FKDM adalah sarana untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif. Saya juga menyarankan kepada pengurus untuk menginventarisir dan memperbarui potensi gangguan dan ancaman yang dapat muncul di tengah masyarakat,” ucap Bupati Ardiansyah.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Kutim Minta Pemerintah Lebih Fokus Maksimalkan Sumber Daya yang Dimiliki

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2023-2028 kini dipimpin oleh Khoirul Arifin, yang telah secara resmi dikukuhkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Nomor 200/K273/2023.

Baca Juga :  Muhammad Amin, Tingkatkan BLK untuk Menciptakan Tenaga Kerja Kompeten

Kehadiran FKDM dengan kepemimpinan baru ini diharapkan akan lebih proaktif dalam mengoordinasikan serta merespons data dan informasi yang berasal dari masyarakat, sebagai langkah pencegahan terhadap situasi yang tidak diinginkan.

“Koordinasi terutama terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan merupakan hal yang penting. Bidang-bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kebencanaan perlu diawasi dengan baik,” pungkasnya.(bk)