Beritakutim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syahariah Mas’ud, mengingatkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus berjalan seiring dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan seperti di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah penyangga utama IKN.
Menurutnya, di tengah masifnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan penduduk di kawasan IKN, PPU justru masih menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan tenaga pendidik, ketimpangan distribusi guru, serta kebutuhan peningkatan kompetensi yang semakin mendesak.
“Jangan sampai kita terlalu fokus membangun gedung, jalan, dan kawasan baru, tetapi lupa menyiapkan guru yang akan mendidik generasi yang hidup dan bekerja di dalamnya. Akan menjadi ironi apabila pusat peradaban baru Indonesia dibangun di atas fondasi pendidikan yang belum sepenuhnya siap,” tegas Syahariah.
Berdasarkan data pendidikan PPU, jumlah guru yang tergabung dalam PGRI mencapai sekitar 2.448 orang. Namun dalam kurun 2025–2026, daerah ini menghadapi gelombang pensiun antara 78 hingga 100 guru. Pada saat yang sama, sebanyak 241 guru honorer terdampak kebijakan efisiensi anggaran sehingga berpotensi memperbesar kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Kondisi tersebut, lanjut Syahariah, tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Kekurangan guru akan berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, pemerataan pendidikan, dan kesiapan daerah dalam menyambut kebutuhan sumber daya manusia yang terus meningkat seiring perkembangan IKN.
“Bagaimana kita ingin mencetak generasi emas IKN jika masih ada sekolah yang kekurangan guru? Bagaimana kita ingin berbicara tentang daya saing global jika kebutuhan dasar pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi? Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain persoalan kuantitas, Syahariah juga menyoroti kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang perlu terus ditingkatkan. Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut guru memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan koding dan kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran. Namun hingga saat ini, pelatihan terkait masih menjangkau sebagian kecil guru di PPU.
Di sisi lain, persoalan distribusi guru juga memerlukan perhatian serius. Kecamatan Sepaku sebagai kawasan inti IKN mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, sementara wilayah seperti Waru dan Babulu masih berpotensi mengalami kekurangan tenaga pendidik akibat belum meratanya penempatan guru serta minimnya insentif bagi mereka yang bertugas di wilayah yang lebih jauh.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Syahariah mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengambil langkah yang lebih progresif dan terukur. Mulai dari percepatan sertifikasi guru, pembukaan formasi PPPK sesuai kebutuhan riil di lapangan, pemberian insentif bagi guru yang bertugas di daerah yang sulit dijangkau, hingga penyusunan peta kebutuhan guru berbasis data yang diperbarui secara berkala.
Kemudian ia juga menilai sudah saatnya PPU memiliki perencanaan pendidikan jangka panjang yang terintegrasi dengan arah pembangunan IKN.
“Pertumbuhan kawasan IKN akan membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan. Karena itu, perencanaan guru, sekolah, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik harus dipersiapkan dari sekarang, bukan setelah persoalan muncul,” tegasnya.
Syahariah juga menegaskan bahwa keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari megahnya bangunan dan modernnya teknologi, tetapi juga dari kualitas manusia yang lahir dari sistem pendidikan yang kuat.
“Guru adalah fondasi pembangunan daerah. Jika kita ingin IKN menjadi simbol kemajuan Indonesia, maka investasi terbesar yang harus kita lakukan hari ini adalah memastikan para guru mendapatkan dukungan, perlindungan, penghargaan, dan kesempatan berkembang yang memadai. Jangan bangun kota masa depan dengan pendidikan yang tertinggal,” pungkasnya. (Bk 2)
