beritakutim.com, SANGATTA – Rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih belum menemui kepastian. Pemkab Kutim memilih bersikap hati-hati dengan belum memberikan persetujuan resmi terhadap kebijakan tersebut.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan WFH saat ini masih dalam tahap kajian mendalam. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa penerapannya benar-benar efektif dan tidak menimbulkan celah penyimpangan di lapangan.
Menurutnya, salah satu kekhawatiran utama muncul jika WFH diterapkan pada hari Jumat. Ia menilai ada potensi sebagian ASN memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti bepergian ke luar kota menjelang akhir pekan.
“Kalau hari Jumat diberlakukan WFH, ada risiko pegawai justru tidak berada di rumah, tetapi pergi ke tempat wisata seperti Pulau Miang. Ini yang menjadi perhatian,” ujarnya saat ditemui awak media di Gedung Utama Pasar Induk usai kegiatan, Kamis (09/04/2026).
Bupati Ardiansyah menjelaskan, tujuan awal dari kebijakan WFH sejatinya untuk meningkatkan efisiensi, termasuk penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, manfaat tersebut hanya akan tercapai apabila ASN tetap menjalankan tugas dari rumah secara disiplin selama jam kerja.
Saat ini, peluang penerapan WFH di Kutai Timur masih berada pada posisi “fifty-fifty”. Jika kebijakan tersebut akhirnya diberlakukan, pemerintah memastikan akan menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat guna menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.
“WFH itu harus benar-benar dari rumah, bukan dari pasar atau tempat wisata. ASN harus tetap siaga dan bekerja sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan, terutama karena posisi hari Jumat yang berdekatan dengan akhir pekan dinilai rawan dimanfaatkan untuk memperpanjang waktu libur secara tidak resmi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih menimbang secara matang sebelum memutuskan apakah kebijakan WFH akan diterapkan atau justru ditunda.
