Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, mengatakan bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama penyebab rendahnya proses penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Sehingga proses pembangunan yang ada tidak dapat direalisasikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
“Satu kritik saya terhadap pemerintah yang sekarang, bahwa SDM Kita dalam menyerap anggaran sangat lemah. Kita bisa lihat dari hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023, kita memilik Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Rp1,7 Triliun yang tidak terserap. Ini ada apa?” ujarnya.
Yan juga menilai bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat yang telah masuk secara menyeluruh. Hal ini berakibat kepada masyarakat yang harus kembali menunggu untuk dapat menikmati hasil pembangunan yang selama ini mereka nantikan.
“Maksudnya, kalau sudah ada pembangunan yang 100 persen, contohnya jalan penghubung antar kecamatan yang seharusnya selesai, karena proses penyerapanya lambat, akhirnya mereka harus menikmati kondisi jalan yang kalau hujan becek, dan berdebu saat musim kemarau datang,” tambahnya.
Dirinya juga menganggap pemerintah belum dapat memaksimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki, mengingat berbagai program yang tengah dijalankan belum mampu menjadi solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, terutama terkait pemerataan pembangunan.
“Jadi slogan Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua ini masih harus tertunda, karena kelemahan mereka mengelola anggaran. Angka Rp1,7 triliun itu kan anggaran SiLPA di tahun 2023, belum lagi ditambah program Multy Years Contract yang juga tidak terserap dengan baik, akan jadi berapa banyak lagi anggaran kita yang tidak terserap? Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah,” pungkasnya. (bk)
