35 Warga Kongbeng dan Wahau Terima Dokumen Kependudukan Hasil Putusan Pengadilan Agama

oleh -171 views

MUARA WAHAU- Sebanyak 35 warga masyarakat dari dua Kecamatan yakni Kongbeng dan Muara Wahau mendapatkan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil terkait putusan sidang permohonan gugat cerai ke pengadilan Negeri Agama (PA).

Kegiatan yang digelar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kongbeng itu, secara simbolik dokumen itu diserahkan oleh Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman kepada salah satu perwakilan masyarakat yang turut disaksikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Arfan, Ketua PA Kutim Rofik Syamsul Hidayat, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kutim, Jumeah serta undangan lainnya.

Baca Juga :  Hadiri Rapat Program 3435 Non T3, Kasmidi Harap Masalah Blankspot Segera Teratasi

Sebelum penyerahan, Ardiansyah pada kesempatan itu mengatakan, didalam hukum syariat agama islam, perkawinan memang diperbolehkan dilakukan secara siri. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan alasan bagi masyarakat untuk tidak mendaftarkan keabsahannya.

“Karena negara kita (Indonesia) menganut hukum kompilasi, yakni agama,syariat dan positif, ” ujarnya pada Senin (20/03/2021).

Baca Juga :  Kominfo Kutim Siap Support Pelayanan Adminduk di 18 Kecamatan Melalui Jaringan Internet

Dalam acara yang turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi UMK dan Ekonomi Kreatif Darsafani, itu, dirinya mengaku bersyukur, sebab, regulasi yang mengatur terkait pernikahan yang ada saat ini, menurutnya sudah lengkap dan baik.

“Dan apabila ada warga yang belum mendapatkan keabsahan dalam perkawinan, ini akan menjadi permasalahan yang panjang termasuk berdampak ke anak, ” imbuhnya dihadapan ketua Pengadilan Negeri Agama Kutim Rofik Syamsul Hidayat, Kepala Dinas Koperasi UMK dan Ekonomi Kreatif Darsafani, Camat, serta undangan yang hadir.

Baca Juga :  Kasmidi Optimis Kutim Bisa Capai Target Penurunan Angka Stunting 

Guna mendukung program tersebut, dirinya meminta kepada Disdukcapil untuk turut serta dan berkolaborasi dengan PNA serta KUA untuk memberikan layanan secara purna guna mempermudah bagi masyarakat yang ingin mengurus keabsahan status perkawinannya.

“Jadi kalau anak-anak kita mau sekolah statusnya sudah jelas, sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) serta akte Kelahiran dan tentunya Kartu Keluarga (KK), ” bebernya. (G-S08).