SANGATTA – Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kutai Timur (Kutim), Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK) menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi pemilihan umum. Acara yang berlangsung di Aula Hotel Mesfa Mulia pada Kamis (24/10/2024) malam ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan perwakilan perusahaan besar.
AHK mengingatkan bahwa ASN hanya diperbolehkan memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dilarang keras terlibat dalam aktivitas politik. “Jika ada pelanggaran, akan ada sanksi,” tegasnya, sambil menambahkan bahwa Forkompimda berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan keamanan di Kutai Timur selama masa pemilu.
Selain membahas netralitas ASN, AHK juga menguraikan sepuluh program prioritas pemerintah yang perlu diketahui oleh wartawan, termasuk di bidang kesehatan, pelayanan publik, dan masalah hukum. Ia menjelaskan bahwa pemahaman terhadap program-program ini penting untuk menciptakan kritik yang konstruktif. “Usaha serapan anggaran sangat bergantung pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan APBD sebesar Rp 5,7 triliun, Kutai Timur berada di posisi lebih baik dibandingkan sepuluh provinsi lainnya di Indonesia,” jelasnya.
AHK juga menyoroti peran wartawan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan menyebutkan bahwa profesi wartawan penuh tantangan dan risiko. “Kerja wartawan itu sangat mulia, tapi mereka harus berani menghadapi tekanan. Jika tidak berani, pikirkan lagi profesi ini,” ujarnya.
Ia mendorong peningkatan literasi dan kemampuan investigasi jurnalis untuk mengungkap isu-isu besar, termasuk kasus-kasus korupsi. “Belum ada wartawan yang mampu mengungkap kasus KPK secara mendalam. Ini tantangan besar,” katanya.
Di akhir sambutannya, AHK memberikan penghormatan kepada Presiden Jokowi atas capaian pembangunan dan menyambut Presiden terpilih Prabowo dengan harapan baru. Ia juga menekankan pentingnya forum diskusi kelompok (FGD) sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas wartawan. “FGD diperlukan untuk memperkuat kompetensi wartawan. Kritik konstruktif sangat penting demi perbaikan,” tutup AHK. (Adv)
