Sangatta – Menjelang akhir tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dihadapkan pada tantangan besar dalam koordinasi administrasi pemerintahan, terutama dalam hal penandatanganan dokumen anggaran dan administrasi penting lainnya. Salah satu kendala utama yang muncul adalah ketidakhadiran sejumlah pejabat pada waktu yang krusial, yaitu saat-saat penting penandatanganan dokumen anggaran.
Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Insan Bowo Asmoro, ketidakhadiran pejabat tersebut disebabkan oleh kesibukan mereka yang harus menghadiri berbagai undangan dari kementerian terkait dengan persiapan program untuk tahun 2025.
“Pada saat-saat penagihan atau ketika ada dokumen penting yang harus ditandatangani, terkadang pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat karena harus menghadiri undangan kementerian yang terkait dengan program yang akan dilaksanakan tahun depan,” ujar Bowo.
Bowo menjelaskan bahwa masalah ini menjadi semakin kompleks karena Pemkab Kutim harus mengelola dua prioritas besar secara bersamaan: menyelesaikan pelaksanaan anggaran APBD 2024 yang hampir selesai, dan mempersiapkan rancangan anggaran untuk tahun 2025.
“Di satu sisi, kita harus menyelesaikan pelaksanaan anggaran tahun 2024, di sisi lain kita juga harus menyusun anggaran untuk tahun 2025,” tambahnya.
Selain itu, Bowo menegaskan bahwa tidak semua urusan administrasi dapat diwakilkan kepada pejabat lain. Kehadiran langsung pejabat yang bersangkutan sangat penting untuk memastikan proses administrasi berjalan lancar. “Kendala seperti ini memang sering terjadi di pemerintahan, mengingat banyaknya agenda yang harus dijalankan,” ujarnya.
Situasi ini mencerminkan kompleksitas pekerjaan administrasi pemerintahan yang harus dikelola dengan hati-hati, terutama ketika dua agenda besar saling berhubungan di akhir tahun. Pemkab Kutim berharap agar kendala ini dapat segera diatasi sehingga tidak mengganggu kelancaran administrasi dan pencairan dana untuk program-program yang telah direncanakan. (Adv)
