Pemkab Kutim Akan Lakukan Upaya untuk Optimalisasi PAD

oleh -400 views
5c10c10e 6bef 4b94 9cca 192ec1ace443 e1719239313399

Sangatta – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalisasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, seperti melalui sosialisasi, penagihan aktif, serta digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Hal tersebut ia sampaikan saat membacakan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Umum (Pandum) Fraksi Partai Golongan Karya mengenai Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kutim Tahun Anggaran (TA) 2023.

Baca Juga :  Wakil Bupati Kutai Timur Mendorong Perkenalan Cabor di Sekolah

“Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi, masukan dan saran yang telah diberikan oleh Fraksi Golongan Karya,” ujar Bupati Ardiansyah pada Rapat Paripurna ke-28 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Senin (24/6/2024).

Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa pemerintah akan berkoordiasi dengan SKPD terkait untuk melakukan peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik.

Baca Juga :  Reses Dapil 4, Yan Tampung Aspirasi Masyarakat

Selain itu, lanjut orang nomor satu di Kutim tersebut, pemerintah juga akan melakukan peningkatan terhadap tata kelola barang milik daerah.

“Selanjutnya, pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan fisik pada belanja modal gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi,” sambungnya.

Baca Juga :  Pemkab Kutim Akan Optimalkan Sumber Daya yang Tersedia Secara Efektif dan Efisien

Dengan adanya peningkatan pengawasan tersebut, Bupati Ardiansyah berharap agar kualitas yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar, dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Kutai Timur.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang selalu mendukung kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya. (bk)