BERITA KUTIM. SANGATTA – Aksi Demonstrasi, DPRD kutim dan Pemkab Kutim Setujui Tuntutan Mahasiswa. Mahasiswa kelompok Aliansi Rakyat Kutim Bergerak di Kutai Timur (Kutim) turun aksi sebagai bentuk seruan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Ratusan mahasiswa di Kutim tolak penundaan pemilu dan 3 periode Presiden Joko Widodo.
Massa demo 11 April hari ini dipusatkan di depan kantor DPRD kabupaten Kutai Timur Kawasan Bukit pelangi, Pada Senin (11/04/2022).
Ada beberapa poin pokok dari 11 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut yakni isu penundaan pemilu, menolak penundaan pemilu 2024 dan masa perpanjangan Presiden Jokowi 3 periode, menolak kenaikan bahan pokok, serta menolak kenaikan BBM.
Gilardino selaku jendral lapangan mengatakan, “Kami mengutuk keras kepada pemerintah untuk melepaskan isu yang dilepas sejumlah menteri dan parpol terkait perpanjangan tiga periode,” ungkapnya.
Terkait dengan banjir, “kami menuntut pemerintah agar memulihkan hak-hak korban banjir Sangatta, Serta menyusun rencana penanggulangan bencana hingga mendesak Pemerintah Kabupaten kutai Timur untuk melakukan deklarasi krisis iklim.
Karena “ banjir yang melanda dua kecamatan pada bulan Maret lalu, yang menelan banyak kerusakan dan kerugian yang tidak dapat dinilai sebagai bencana alam semata, Terlebih faktor yang menyebabkannya adalah curah hujan,” ujar Gilardino pada awak media.
Dalam hal ini, “Puluhan ribu warga terdampak banjir, dan ironisnya hak-hak yang seharusnya didapatkan sebagai korban tidak sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” ujarnya.
Gilardino mengharapkan, apa yang disampaikan pada aksi demo pada hari ini Ke DPRD Kabupaten Kutai Timur, bisa menerima tuntutan mereka dan bisa disuarakan ke pemerintahan pusat terkait apa yang mereka sampaikan, ungkapnya.
Aksi Demonstrasi, DPRD kutim dan Pemkab Kutim Setujui Tuntutan Mahasiswa
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang di damping Ketua DPRD Kutim Joni, S Sos., serta anggota DPRD Kutim saat menerima aksi unjuk rasa Mengatakan menerima masukan poin penting dari aspirasi mahasiswa.
“Untuk permintaan menolak jabatan tiga periode Presiden RI dan kenaikan harga BBM itu ranahnya pusat. Intinya Pemkab Kutim dalam hal ini akan segera menyurat,” tegasnya.
Untuk itu, terkait dengan penanganan pasca banjir Sangatta, Pemkab Kutim sudah melakukan usulan di APBD Perubahan. “Karena anggaran murni sudah berjalan. Nantinya dalam prosesnya kami akan melibatkan mahasiswa,” ujarnya
Kemudian, terkait dengan permasalahan gaji dan insentif dosen di dua perguruan tinggi STAIS dan STIPER, Pemkab Kutim akan segera melakukan hearing, Selasa (12/4/2022) besok.
“Kita bahas dengan menggunakan data dengan memanggil seluruh pihak terkait, intinya Pemkab Kutim responsif,” kata Kasmidi.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kutim Joni, S.Sos., juga menjelaskan terkait dengan hukum Ketenagakerjaan, saat sekarang masih berperoses di Propinsi, sedangkan di DPRD kabupaten Kutai Timur sudah selesai, “ jadi Kita di DPRD kutim tinggal menunggu dari Propinsi, “ ujar Joni
Dalam penanganan demo turut hadir pihak aparat TNI/Polri mengamankan jalannya unjuk rasa. Nampak pula unsur pemerintah, yakni Wakil Bupati Kasmidi Bulang berdampingan dengan Ketua DPRD Kutim Joni, S. Sos., serta para Anggota DPRD Kutim, di depan para mahasiswa. (vnt)
