Sangatta – Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengundang perhatian banyak pihak, salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi.
Ia mengatakan, pemerintah dan perusahaan yang ada di Kutim seharusnya dapat berkolaborasi dalam membangun serta memelihara infrastruktur jalan yang ada, terutama pada jalan yang sering dilalui oleh kendaraan berat.
“Menjaga kondisi jalan adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun perusahaan yang menggunakannya,” ungkap Jimmy kepada awak media baru-baru ini.
Jimmi menerangkan, perusahaan dapat berkontribusi dalam membangun dan memelihara infrastruktur jalan dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, seringkali tanggung jawab dilemparkan kepada pihak lain, terutama dalam hal pengangkutan sawit atau muatan berat lainnya yang berlebihan atau overload. Hal ini disebabkan oleh struktur kepemilikan kendaraan yang berbeda.
“Kendaraan pengangkut ini biasanya dimiliki oleh koperasi, bukan perusahaan sawit secara langsung. Ini yang membuat kontrolnya menjadi rumit,” terangnya.
Oleh karena itu, Jimmi mengusulkan penerapan jembatan timbang sebagai solusi untuk mengatur muatan berat yang diangkut, sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan infrastruktur jalan. Meskipun beberapa langkah pencegahan telah diambil, Jimmi menekankan perlunya dukungan dari pemerintah daerah dalam mendorong implementasi jembatan timbang yang efektif.
Jimmi juga tidak setuju bila dampak kerusakan infrastruktur jalan dilimpahkan kepada perusahaan. Menurutnya, belum ada kajian menyeluruh yang menyebutkan kerusakan infrastruktur itu diakibatkan perusahaan.
“Kita tidak boleh secara langsung (menuduh) mereka. Karena otomatis mereka merekrut melalui koperasi. Inipun tidak pernah tertulis, angkutan yang mana, mereka tahunya menimbang. Jadi murni milik masyarakat sebenarnya ini,” bebernya.
Jimmi mengaku, pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim untuk mencari solusi dari masalah ini.
Menurut Jimmi, peran pemerintah sangat penting dalam mengambil langkah-langkah untuk mengontrol muatan yang diangkut oleh kendaraan-kendaraan tersebut. “Penerapan jembatan timbang adalah langkah penting yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya. (bk)
