Fraksi AKB Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD Kutim TA 2024

oleh -443 views
b50200a1 9d24 4347 adc2 871239207165

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Jimmy, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim bersama DPRD telah melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2024.

Ia berharap pembahasan nota keuangan ini dapat berlangsung dengan baik, dengan mengutamakan nilai-nilai yang mendukung kemajuan daerah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar PAW Pada Paripurna Ke 14 Masa Persidangan III Tahun 2022/2023

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan ke-1 Tahun Anggaran 2023/2024, di ruang Sidang Utama DPRD kutim, Sangatta Utara, pada Kamis (09/11/2023).

Jimmy mengungkapkan, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) memberikan apresiasi terhadap Pemkab Kutim atas peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2024. Estimasi pendapatan daerah yang semula sebesar Rp8,561 Triliun naik menjadi Rp9,148 Triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp587.5 Miliar atau 6,86 persen dari nilai sebelumnya.

Baca Juga :  Diskop UKM Kutim Adakan Pelatihan Perizinan Usaha bagi Pelaku UMKM

Jimmy juga memberikan penghargaan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meningkat dari Rp245,256 Miliar menjadi Rp754,108 Miliar, bertambah sebesar Rp508,851 Miliar dari nilai sebelumnya.

“Artinya pemerintah Kutim telah berhasil dalam menggali fraksi amanat keadilan berkarya sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergali dengan baik,” ujar Jimmy.

Baca Juga :  Wakil Ketua II DPRD Kutim Dorong Sinkronisasi Program Melalui Pokir yang Terarah

Selain itu, ia memberikan apresiasi terhadap peningkatan pendapatan transfer yang bertambah dari Rp7,793 Triliun menjadi Rp8,394 Triliun, menunjukkan potensi pertumbuhan investasi di Kutim.

Jimmy berharap investasi yang berkembang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro dan makro, sambil tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan berkelanjutan. (bk)