Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menilai bahwa membangun sinergitas di kalangan Organaisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kutim cukup sulit.
Padahal, sebelumnya Bupati telah menyampaikan bahwa koreksi yang dilakukan oleh DPRD sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai cara untuk membangun sinergitas.
Ia berharap agar apa yang telah disampaikan oleh Bupati dapat tertular hingga ke bawah, mengingat membangun sinergitas di kalangan OPD tidak cukup mudah.
“Contoh Kepala Dinas PU, itu dua kali kami panggil tidak pernah hadir,” ucap Faizal Rachman saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna ke-28 yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Senin (24/6/2024).
Faizal menyampaikan, berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dinas PU merupakan dinas yang penyerapan anggaranya paling banyak memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), bahkan hampir Rp400 miliar lebih.
“Jadi, ini anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan kita tidak bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pada agenda Rapat Panitia Khusus (Pansus) berikutnya akan memanggil kembali beberapa OPD yang memiliki Silpa paling banyak. Oleh karena itu, Faizal meminta agar Bupati Kutim dapat memberikan atensi kepada para Kepala Dinas untuk dapat hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Jadi mohon kepada Pak Bupati untuk menjadi atensi, karena saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Sangat merespon kritikan-kritikan yang disampaikan oleh DPRD untuk membangun sinergitas pemerintah dengan DPRD,” pungkasnya. (bk)
