DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna ke-11 Tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Dewan Terhadap Nota Penjelasan Kepala Daerah Mengenai Raperda APBD Kutim TA 2024

oleh -452 views
b799cd24 9e7b 446f 8e4f 6ad3c1055a97

Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-11 dengan masa persidangan ke-I tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Dewan Terhadap Nota Penjelasan Kepala Daerah Mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun Anggaran 2024.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar dan berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutai Timur, Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (09/11/2023).

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Ingatkan Panitia Tak Main-main dengan Anggaran

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten I Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Poniso Suryo Renggono, Asisten II Bidang Prekonomian Pembangunan Zubair, Sekretaris Dewan (Sekwan) Juliansyah, 21 anggota dewan, Forkopimda serta lainnya.

Dalam pidatonya, Joni menerangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cermin kegiatan pemerintah daerah dalam suatu periode.

“Ini meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Joni.

Baca Juga :  Mulyono: Pemkab Kutim Akan Lanjutkan Program Beasiswa bagi Pelajar Tingkat SMA Sederajat

Kemudian, pada tanggal 8 November 2023 kemarin, kepala daerah telah menyampaikan nota penjelasan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 beserta lampiran dan pendukung sebagai rangkaian dari proses pembahasan Raperda yang merupakan amanah peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 yang tidak dengan perencanaan anggaran berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.

“Ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 yang tidak terpisah dengan perencanaan anggaran dan berpedoman pada RKPD KUA-PPAS,” terangnya.

Baca Juga :  Diskop UKM Kutim Adakan Gebyar Koperasi Expo 2024

Hal itu juga mengacu pada pasal 9 keputusan DPRD Kutim nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD setelah penyampaian nota penjelasan kepala daerah terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024, maka fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya guna memberikan saran, kritik dan masukan-masukan yang membangun.

“Untuk tahapan selanjutnya kita akan rapat menjadwalkan paripurna untuk mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum yang telah disampaikan fraksi fraksi tadi,” pungkasnya. (bk)