DPRD Kutai Timur Mempertanyakan Keterlambatan Proyek Tahun Jamak Senilai Rp1,3 Triliun

oleh -565 views
fbf638cc ebc9 41ab 9693 370695e4fa67

Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, dari fraksi PDIP, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keterlambatan proyek tahun jamak senilai Rp1,3 triliun lebih yang hingga saat ini belum menunjukkan progress. Pemerintah telah mendesak DPRD untuk menyetujui proyek tersebut agar segera dikerjakan, tetapi hingga bulan Juli ini, belum ada satu pun proyek yang terealisasi.

“Dalam APBD tahun 2023 senilai Rp5,9 triliun, terdapat proyek tahun jamak senilai Rp1,3 triliun. Meskipun kami memahami bahwa ada proses yang harus dilalui, namun sangat tidak masuk akal bahwa APBD telah disetujui sejak November tahun lalu, namun hingga saat ini prosesnya belum selesai,” ujar Faizal Rachman.

Baca Juga :  Peringatan Hari Hipertensi, Dinkes Kutim Gelar Cek Kesehatan Gratis

Menurut Faizal, pemerintah Kutim seharusnya mengambil contoh dari pemerintah pusat. Jika APBD telah disetujui, seharusnya proyek dapat segera dilelang, bahkan pada bulan Desember atau paling lambat Januari sudah harus ada kontrak. Namun kenyataannya, proyek tahun jamak tersebut belum selesai proses administrasi, apalagi pelaksanaannya.

Faizal juga mengkritik Bupati Kutim karena belum mendesak OPD terkait agar proyek dapat dikerjakan secepatnya. Dia menegaskan bahwa alasan proses yang terus diulang tidak dapat diterima, mengingat proyek-proyek pusat dapat dilelang pada awal tahun meskipun anggarannya juga disahkan pada tahun sebelumnya. Pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh bagi pemerintah pusat.

Baca Juga :  Basti Pimpin Rapat Pansus Terkait Sengketa Lahan Poktan Karya Bersama dengan PT IMM

Dengan tidak adanya progres dalam pelaksanaan proyek tahun jamak, masyarakat pun bertanya-tanya kapan proyek tersebut akan terealisasi. DPRD telah menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa proyek-proyek tersebut akan dilaksanakan melalui proyek tahun jamak, tetapi hingga saat ini belum ada tindakan konkret.

Baca Juga :  Joni Sosialisasikan Perda Tentang KTP dan Penyelengaraan Ketenagakerjaan di Bengalon

“Kita tinggal memiliki lima bulan lagi dalam tahun anggaran ini. Jika proyek belum dikerjakan, kapan masyarakat akan merasakannya?” tegas Faizal.

Selain proyek tahun jamak, proyek-proyek dari APBD tahun ini juga belum terealisasi. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran fisik yang baru mencapai tiga persen hingga saat ini. Faizal telah mengingatkan pemerintah sejak bulan Maret agar segera melaksanakan lelang proyek tahun jamak, namun hingga kini belum ada tanda-tanda pelaksanaan proyek.(bk)