Beritakutim.com, SANGATTA – Kepercayaan konsumen terhadap produk makanan tidak hanya ditentukan oleh cita rasa, tetapi juga jaminan kebersihan dan keamanan dalam proses pengolahannya. Kesadaran tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam mendorong pelaku usaha pangan memenuhi standar keamanan dan kelayakan produk, Selasa (16/11/2026).
Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Kutim memberikan fasilitasi sertifikasi dan pengurusan dokumen perizinan pangan tanpa biaya bagi pelaku usaha. Program ini menyasar berbagai jenis usaha, mulai dari rumah makan hingga Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas produk sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.
Sekretaris Dinkes Kutim, dr. Triana Nur, mengatakan program tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan cakupan wilayah yang terus diperluas hingga menjangkau kecamatan di Kutim. Menurutnya, fasilitasi yang diberikan pemerintah tidak sebatas membantu pelaku usaha memperoleh dokumen legalitas.
“Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana meningkatkan pengetahuan mengenai pengolahan makanan yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri Pelatihan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan di Hotel Royale Zenova, Jalan Yos Sudarso III.
Dalam pelaksanaannya, Dinkes juga menggandeng Tim Penggerak PKK serta sejumlah pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan program dan mendorong partisipasi masyarakat.
Triana mengungkapkan, minat pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan tersebut cukup tinggi. Bahkan, pelatihan yang dilaksanakan saat ini telah memasuki angkatan ketiga dengan kapasitas 40 peserta pada setiap angkatan.
Tingginya antusiasme tersebut menunjukkan semakin besarnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya memenuhi persyaratan keamanan pangan. Karena itu, Dinkes membuka kesempatan pendaftaran secara berkala agar semakin banyak pelaku usaha mendapatkan pendampingan.
Ia menambahkan, pembiayaan fasilitasi sertifikasi sepenuhnya ditanggung melalui anggaran Dinkes Kutim. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk mengikuti program tersebut, sehingga persoalan biaya tidak menjadi penghambat dalam memenuhi ketentuan perizinan.
“Kami berharap masyarakat bisa lebih terekspos, lebih berkembang lagi, kemudian memiliki daya saing,” ujarnya.
Triana berharap program tersebut dapat terus berlanjut pada tahun mendatang. Terlebih, minat masyarakat masih cukup besar dan sejumlah pelaku usaha telah menyampaikan keinginan untuk mengikuti program berikutnya.
“Mudah-mudahan tahun depan kami bisa melanjutkan lagi, karena sudah ada peserta yang mendaftar,” pungkasnya. (ADV)(9)






