Media Massa hingga Organisasi Masyarakat Dilibatkan, Setkab Kutim Buka Ruang Evaluasi Pelayanan

oleh -23 views

Beritakutim.com Sangatta – Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam penyusunan dan review standar pelayanan publik. Tidak hanya melibatkan perangkat daerah, proses tersebut juga mengikutsertakan masyarakat, praktisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa.
Pelibatan berbagai unsur ini dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik Penyusunan dan Review Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kutim yang digelar Selasa (17/11/2026).
Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uu Sudiharjo, mengatakan keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam proses penyusunan standar pelayanan. Sebab, kualitas pelayanan pemerintahan perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama dari pihak yang berhubungan langsung dengan layanan tersebut.
Dalam laporannya, Uu menyebutkan terdapat enam unsur pemangku kepentingan yang menjadi representasi dalam forum tersebut.
Pertama, penyelenggara pelayanan publik, yakni unit atau bagian yang menjalankan pelayanan. Kedua, unsur pengguna layanan yang merupakan masyarakat atau pihak yang memanfaatkan pelayanan pada unit terkait.
Ketiga, unsur ahli atau praktisi. Keempat, stakeholder pelayanan publik. Kelima, organisasi masyarakat sipil, dan keenam adalah media massa sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, kehadiran keenam unsur tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan rancangan standar pelayanan yang telah disusun oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
Dengan keterlibatan publik, pemerintah dapat memperoleh masukan yang lebih beragam mengenai aspek pelayanan yang perlu diperbaiki, termasuk kesesuaian antara prosedur yang dirancang dengan kebutuhan pengguna.
Uu menilai, forum konsultasi publik menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan secara terbuka sebelum rancangan tersebut ditetapkan menjadi standar resmi.
Hal ini sejalan dengan ketentuan mengenai pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik.
Penyusunan standar pelayanan sendiri telah dimulai sejak 22 Oktober 2026 melalui kegiatan penyusunan rancangan awal yang berlangsung di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim.
Dalam tahapan tersebut, seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah melakukan identifikasi jenis layanan publik yang diselenggarakan, sekaligus merumuskan komponen proses penyampaian pelayanan dan pengelolaan pelayanan internal.
Setelah melalui proses konsultasi publik, seluruh masukan peserta akan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan rancangan.
Standar pelayanan yang telah disempurnakan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah dan dipublikasikan secara terbuka.
Uu berharap forum tersebut dapat menghasilkan rumusan standar pelayanan yang lebih berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh peserta agar hasil konsultasi tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kutim.
“Kami berharap melalui keterlibatan aktif keenam unsur tersebut, rancangan standar pelayanan di Sekretariat Daerah ini dapat memperoleh masukan demi terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang prima,” pungkasnya.(Adv/Bk04)

Baca Juga :  Distan Berikan Bantuan Alat Mesin Pertanian, Pada Keompok Tani Muara Bengalon