Perlindungan Anak Jadi Agenda Bersama, Kaltim Siapkan Langkah Terpadu Lintas Daerah

oleh -23 views

Beritakutim.com Samarinda – Persoalan anak terlantar dan anak yatim piatu membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga menyentuh pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, identitas kependudukan hingga kepastian hukum. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum memperkuat koordinasi melalui penandatanganan komitmen bersama perlindungan anak.

Penandatanganan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pemenuhan hak anak di wilayah Kaltim.

Baca Juga :  Pesta Panen Raya, Wabup Ungkap Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan Padi

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi maupun pembangunan infrastruktur. Perhatian terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak yang kehilangan pengasuhan, juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah.

Ia menyoroti masih terbatasnya akses pendidikan dan fasilitas dasar bagi anak-anak yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit di Kaltim, dengan luas wilayah perkebunan mencapai sekitar 3 juta hektare.

Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan perhatian bersama agar anak-anak di wilayah perkebunan tidak tertinggal dalam memperoleh pelayanan dasar.

Baca Juga :  Bupati Kutim Raih Kak Seto Award 2024, Kepala DPPKB Beri Apresiasi

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chatarina Muliana mengungkapkan, berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Manusia Terpadu (SIP Mantap) per November 2026, terdapat 28.351 anak berusia 6–18 tahun yang belum memperoleh hak pendidikan secara optimal.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang masih dihadapi dalam penanganan anak terlantar adalah kendala administrasi, terutama terkait kelengkapan identitas dan asal-usul keluarga. Kondisi tersebut turut memengaruhi proses penetapan perwalian secara hukum.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mendorong pembentukan tim terpadu atau posko pelayanan hukum anak di 10 kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mempercepat penanganan persoalan hukum dan administrasi yang dihadapi anak-anak terlantar.

Baca Juga :  Bupati Kutim Hadiri RUPS PT BPD Kaltimtara, Bahas Empat Agenda Penting

DPRD Kaltim juga mendorong sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak.

Melalui komitmen bersama ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat langkah penanganan anak terlantar secara lebih terkoordinasi. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan gerakan bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh hak, kesempatan dan masa depan yang layak.(Adv/Bk04)