Pemkab Kutim Dorong Kepastian Hukum bagi Anak Terlantar melalui Kesepakatan se-Kaltim

oleh -22 views

Beritakutim.com Sangatta – Kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan anak terlantar tetap memperoleh hak-hak dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perlindungan dan pengasuhan yang layak. Untuk memperkuat upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur (Kaltim) menyepakati penguatan penetapan hak perwalian bagi anak terlantar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama terkait penetapan hak perwalian anak terlantar se-Kaltim yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, penanganan anak terlantar membutuhkan perhatian serius, terutama dalam memastikan setiap anak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Menurutnya, persoalan anak terlantar tidak cukup diselesaikan melalui bantuan sosial maupun pengasuhan sementara, tetapi juga harus disertai kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

Baca Juga :  Program SIAP KAWAL Percepat Layanan, Perubahan Data Jadi Permintaan Terbesar

Ia menjelaskan, penetapan wali secara sah menjadi bagian penting agar anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua atau tidak diketahui keberadaan keluarganya tetap dapat memperoleh hak sebagai warga negara.

“Penetapan hak perwalian menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang secara sah dapat mewakili kepentingan anak dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi kependudukan,” ujarnya.

Baca Juga :  Pesan Sekda di hari lahir pancasila untuk hadapi pemilu serentak 2024

Ardiansyah menambahkan, kepastian status perwalian juga dapat membantu mengurangi hambatan anak dalam mengakses berbagai pelayanan publik. Dengan adanya wali yang memiliki tanggung jawab hukum, kepentingan anak diharapkan dapat terwakili, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah perlu membangun koordinasi dengan instansi terkait, lembaga sosial, aparat penegak hukum serta masyarakat agar penanganan anak terlantar berjalan secara terpadu.

Baca Juga :  Wabup Kutim Ajak Salurkan Zakat Melalui Baznas dalam Program Kutim Berzakat

Menurutnya, kesepakatan antarpemerintah daerah se-Kaltim tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret di masing-masing wilayah. Pendataan, pendampingan dan proses penetapan perwalian harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin hak anak.

Melalui kesepakatan ini, Pemkab Kutim berharap perlindungan terhadap anak terlantar semakin terarah, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak mereka.

Ardiansyah menegaskan, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan hidup yang layak tanpa dibatasi kondisi keluarga maupun latar belakang sosialnya. Perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan masa depan generasi penerus tetap terjamin.(Adv/Bk04)