Beritakutim.com SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas pemerataan infrastruktur dasar hingga ke pelosok daerah. Melalui Program Gratispol, target penyediaan internet gratis di seluruh desa kini hampir tercapai. Namun, di balik capaian tersebut, pemerintah masih menghadapi tantangan besar berupa masih adanya puluhan desa yang belum menikmati akses listrik.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, hingga akhir tahun 2025 sebanyak 802 dari total 841 desa di Kaltim telah terhubung dengan layanan internet. Dengan demikian, hanya tersisa 39 desa yang masih menjadi sasaran penyelesaian program pada tahun 2026.
Capaian tersebut menunjukkan perkembangan signifikan dalam upaya memperluas konektivitas digital di wilayah Kalimantan Timur. Kabupaten Mahakam Ulu bahkan telah berhasil menghadirkan akses internet di seluruh 50 desanya. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang seluruh desa telah terlayani jaringan internet.
Sementara itu, Kabupaten Kutai Barat telah menjangkau 167 desa, Kabupaten Paser sebanyak 131 desa, dan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 188 desa yang telah terkoneksi. Di Kabupaten Kutai Timur, sebanyak 136 dari total 139 desa telah memperoleh akses internet, sedangkan Kabupaten Berau hanya menyisakan satu desa yang belum terhubung jaringan.
Adapun 39 desa yang belum terlayani internet tersebar di sejumlah wilayah, yakni 23 desa di Kabupaten Kutai Barat, delapan desa di Kabupaten Paser, lima desa di Kutai Kartanegara, dua desa di Kutai Timur, dan satu desa di Kabupaten Berau.
Meski pembangunan infrastruktur internet terus dipercepat, persoalan ketersediaan listrik masih menjadi hambatan utama. Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa jaringan internet tidak dapat berfungsi tanpa dukungan pasokan listrik yang memadai.
Menurutnya, pembangunan internet dan listrik harus dilakukan secara bersamaan agar masyarakat dapat merasakan manfaat layanan digital secara optimal.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Untuk memastikan target penyelesaian internet desa dapat tercapai pada 2026, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan. Dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan jaringan internet di desa-desa yang masih belum terlayani.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, menyebut persoalan elektrifikasi saat ini menjadi tantangan yang lebih kompleks dibanding pembangunan jaringan internet. Hal itu disebabkan sebagian besar desa yang belum berlistrik berada di kawasan terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Bambang menjelaskan bahwa ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mulai menjabat, terdapat sekitar 110 desa yang belum mendapatkan layanan listrik. Namun melalui berbagai program listrik desa dan pra-PLN yang dijalankan pemerintah daerah, jumlah tersebut berhasil ditekan secara bertahap.
“Pada awal masa jabatan Pak Gubernur ada 110 desa yang belum berlistrik. Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik sehingga tersisa 72 desa,” kata Bambang.
Upaya percepatan elektrifikasi tersebut sempat menghadapi kendala akibat menurunnya dana bagi hasil (DBH) yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Sebagai langkah percepatan, Pemprov Kaltim menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM. Hasilnya, pada tahun 2026 pemerintah pusat akan melakukan intervensi melalui program listrik desa di 27 desa yang hingga kini belum mendapatkan akses energi listrik.
“Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Apabila program tersebut berjalan sesuai rencana, jumlah desa yang belum menikmati listrik di Kalimantan Timur diperkirakan turun menjadi sekitar 45 desa pada akhir tahun 2026.
Sebagian besar desa yang masih belum berlistrik berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, serta sebagian wilayah Kabupaten Paser.
Kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pembangunan jaringan kelistrikan. Banyak desa berada di kawasan pedalaman yang terisolasi, berada di wilayah perbukitan dan hutan, bahkan sebagian belum memiliki akses jalan yang memadai. Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan distribusi listrik membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang lebih panjang.
“Mereka rata-rata berada di wilayah yang jauh, terisolasi, bahkan ada yang belum memiliki akses jalan. Karena itu jaringan PLN belum bisa masuk secara optimal,” ujar Bambang.
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah yang belum dapat dijangkau jaringan PLN, pemerintah juga mengembangkan berbagai solusi alternatif melalui program pra-PLN. Program tersebut meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, penyediaan pembangkit mandiri, serta bantuan sarana energi lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara langsung.(BK 2)
