SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mematangkan persiapan pembentukan rintisan Sekolah Rakyat dengan menggelar Rapat Pembahasan Peminjaman Gedung Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutim, yang berlangsung di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, Kamis (26/02/2026).
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden RI, Prabowo Subianto, yang bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Wabub Mahyunadi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan yang dirancang untuk memberikan akses belajar yang luas, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu atau yang berada di wilayah terpencil tersebut.
“Dalam waktu dekat, Menteri Sosial atau tim yang ditunjuk akan melakukan kunjungan untuk menilai kelayakan Kutai Timur. Karena itu, saya tegaskan seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang masih kurang harus dilengkapi maksimal dalam satu minggu ini,”tegas Mahyunadi.
Kemudian Wabub Mahyunadi menjelaskan, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan Sekolah Rakyat rintisan sebagai langkah awal sebelum pembangunan sekolah permanen oleh pemerintah pusat. Sekolah rintisan ini akan menggunakan gedung yang disiapkan sementara, sambil menunggu penetapan resmi dari Kementerian Sosial.
Sebagai lokasi rintisan, Pemkab Kutim berencana menggunakan gedung STIPER yang akan direhabilitasi menggunakan anggaran daerah agar fungsi bangunan dapat maksimal.
“Mungkin belum sempurna dari sisi estetika, tetapi minimal layak dan optimal digunakan untuk proses belajar mengajar,”kata Mahyunadi.
Wabub Mahyunadi berharap penataan ulang ruangan di STIPER dapat dilakukan secara efektif sehingga sebagian gedung dapat dimanfaatkan untuk Sekolah Rakyat rintisan tanpa mengganggu aktivitas pendidikan yang sudah berjalan.
“Target kami, tahun ajaran baru 2026 yang dimulai Juli nanti, Sekolah Rakyat rintisan sudah berjalan. Masing-masing akan dibuka satu kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain ruang kelas, juga akan disiapkan asrama putra-putri, asrama guru, dapur umum, ruang makan, kamar mandi, dan fasilitas pendukung lainnya,”jelasnya.
Orang nomor dua di Kutim itu juga menambahkan bahwa Ini peluang besar bagi Kutai Timur, Terlepas nanti status asetnya milik pemerintah pusat atau daerah, yang terpenting masyarakat Kutai Timur mendapatkan manfaatnya. “Kita ingin anak-anak kita menjadi sehat, cerdas, tangguh, dan berprestasi,”ujarnya.
“Mudah-mudahan pada 2027 sudah terbit SK Menteri Sosial yang menetapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kutai Timur,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito, menyatakan pihaknya siap mengawal seluruh proses administrasi dan teknis agar persyaratan yang diminta Kementerian Sosial dapat terpenuhi tepat waktu.
“Kami akan berkoordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan seluruh dokumen, data pendukung, serta kesiapan lokasi benar-benar lengkap sebelum tim dari kementerian melakukan peninjauan. Ini program strategis, sehingga harus kita siapkan secara maksimal dan terukur,”ujarnya.
Dukungan penuh juga disampaikan Ketua Yayasan STIPER Kutim, Suprihanto. Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk menyukseskan program tersebut.
“Kami bukan hanya seratus persen, tetapi seribu persen mendukung program Sekolah Rakyat ini. Kami hanya memerlukan informasi detail mengenai spesifikasi dan kebutuhan teknis yang harus dipersiapkan, agar dapat kami koordinasikan secara internal dan tidak terjadi kesalahan penempatan atau miskomunikasi,”katanya.
Ia juga menegaskan kesiapan yayasan untuk mengikhlaskan penggunaan gedung sebagai lokasi rintisan Sekolah Rakyat.
“Kami siap dan mendukung penuh penggunaan gedung STIPER untuk rintisan Sekolah Rakyat demi kepentingan masyarakat Kutai Timur,”tutupnya. (BK2)
