KALIORANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya mempercepat penguatan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) sebagai pusat hilirisasi dan gerbang ekspor internasional. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan tersebut di Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur, Rabu (25/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Rudy Mas’ud didampingi Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, meninjau langsung infrastruktur kawasan, termasuk akses menuju pelabuhan sepanjang sekitar 3 kilometer. Ia menyoroti sejumlah fasilitas yang belum optimal, seperti kondisi alur pelabuhan yang masih berisiko bagi kapal besar serta belum berfungsinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Saya instruksikan jajaran terkait untuk segera mengaktifkan kembali SPAM ini. Fasilitas air bersih harus siap melayani kebutuhan kapal-kapal yang bersandar, karena ini potensi besar untuk mendongkrak PAD melalui retribusi,” kata Rudy Mas’ud.
Selain itu, ia juga menegaskan rencana pembangunan dermaga baru serta percepatan pengoperasian fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan daya saing kawasan. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menarik investasi dan memperkuat posisi KEK Maloy sebagai pusat kegiatan industri dan ekspor.
“Kita akan bangun dermaga baru dan memastikan fasilitas pendukung lainnya segera beroperasi. Maloy harus benar-benar siap menjadi gerbang ekspor internasional yang kompetitif,” ujarnya.
Rudy Mas’ud juga menyampaikan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengembangkan kawasan tersebut. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar potensi sumber daya alam dapat diolah di dalam daerah.
“Sinergi antara Provinsi dan Kabupaten adalah kunci. Kita tidak ingin kekayaan alam kita hanya lewat begitu saja. Target kita jelas, Maloy harus menjadi magnet investasi dunia. Dengan nilai investasi yang sudah masuk sebesar Rp 1,7 triliun, kita harus pastikan ini berdampak langsung pada serapan tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat Kaltim,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi yang digelar setelah peninjauan, Mahyunadi menyampaikan perlunya kepastian pasokan bahan baku industri hilir, khususnya dari sektor kelapa sawit. Ia menekankan pentingnya implementasi Perda Kaltim Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur kewajiban perusahaan untuk mendukung industri hilir daerah.
“Kutim memiliki 800 ribu hektare sawit, tapi ironisnya daerah lain yang tidak punya lahan justru punya pabrik pengolahan (refinery). Kita ingin kepastian pasokan bahan baku agar investor di Maloy tidak ragu,” ujar Mahyunadi.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Kutai Timur tengah mempercepat proses kelembagaan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola agar dapat berstatus BUMD. Pemerintah daerah bahkan menyatakan kesiapan untuk menyertakan modal hingga Rp 100 miliar sebagai bagian dari penguatan pengelolaan kawasan.
Kunjungan tersebut diharapkan mempercepat operasional KEK Maloy sebagai pusat industri hilir yang mampu meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
