Novel Tyty Paembonan Minta Foto Mantan Presiden dan Wakil Presiden Diganti yang Baru

oleh -1,178 views

Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, mengusulkan agar foto mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang terpajang di Gedung DPRD Kutim diganti dengan foto Presiden dan Wakil Presiden yang baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan Novel saat memberikan intrupsi dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kutim, yang membahas tentang Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kutim mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, pada Senin (11/11/2024).

Baca Juga :  Yan, Berharap Ada Pengangkatan P3K serta Kenaikan Insentif P3K dan TK2D

Dalam intrupsinya, Novel menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, namun mengusulkan pergantian foto pemimpin tersebut sesuai dengan masa jabatan yang baru.

Baca Juga :  Ramadhani, Usulan Infrastruktur Dominasi Pokok Pikiran

“Kami berharap foto Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin untuk sekiranya bisa diganti dengan Presiden kita yang baru, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming,” ujar Novel.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga merupakan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, yang turut mendukung usulan tersebut.

Novel yang berasal dari Partai Gerindra menjelaskan bahwa usulan pergantian foto ini merupakan bentuk pengakuan terhadap perubahan kepemimpinan negara, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming kini memegang tampuk pemerintahan.

Baca Juga :  Sekolah Rakyat Masih Abu-Abu dan Target Kabupaten Layak Anak: DPRD Kutim Ingatkan Validasi Data

“Presiden Prabowo Subianto juga sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, serta Gibran Rakabuming Raka adalah Wakil Presiden kita,” tambahnya.

Pergeseran kepemimpinan ini juga menjadi perhatian anggota DPRD Kutim sebagai langkah simbolis untuk menyesuaikan dengan pemimpin negara yang kini menjabat. (bk)