SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, mengakui bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali terhambat oleh kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini.
Sistem ini dianggap lebih rumit, menyebabkan keterlambatan dalam tahapan pembahasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Nantinya, Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD) ini atau faktor lainnya menyulitkan proses pembahasan APBD,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, khususnya teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD yang diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran. Langkah ini dianggap penting, terutama mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur yang akan segera terlaksana.
“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita, sehingga membuat kita tertinggal dari daerah lain,” tegas Joni.
Lebih lanjut, ia menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah daerah harus tetap maksimal dalam menyerap anggaran tahun ini, terutama karena program infrastruktur yang sudah mulai dilaksanakan. (bk)
