Sangatta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rendahnya serapan anggaran APBD untuk tahun 2024.
Menurut Arfan, hal ini berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyoroti bahwa sejumlah infrastruktur yang vital bagi kebutuhan masyarakat belum dikerjakan.
“Secara pribadi saya agak khawatir, bulan lima kok belum jalan,” ungkap Arfan kepada awak media beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran Arfan ini cukup beralasan, mengingat beberapa program yang seharusnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat belum terealisasi.
Politisi dari Partai Nasdem ini juga menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil beberapa dinas terkait untuk mendengar penjelasan mengenai minimnya serapan anggaran tersebut, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Kepala dinas PUPR nya optimis seluruh program Pemkab Kutim di tahun ini dapat terealisasi hingga akhir Desember 2024. Kita doakan semoga itu dapat terwujud,” jelas Arfan.
Arfan juga mengungkapkan harapannya agar tahun ini tidak ada lagi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) seperti tahun lalu, di mana pada tahun 2023, SiLPA Kutai Timur mencapai Rp 1,6 Triliun.
“Kita berharap tahun ini jangan lagi ada SiLPA. Semoga saja, seluruh program dan infrastruktur dapat berjalan di bulan 6 hingga Desember 2024,” tuturnya.
Ketika ditanya mengenai peran DPRD Kutim dalam memaksimalkan serapan anggaran, Arfan menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk memaksimalkan serapan anggaran.
“Kami di DPRD Kutim selalu mensupport, mendukung dan mendorong Pemerintah untuk segera menuntaskan pembangunan infrastruktur ataupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” imbuhnya.
Arfan juga berharap Pemkab Kutim dapat bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga serapan anggaran dapat dimaksimalkan dan SiLPA di tahun ini dapat dihindari. (bk)
