Proyek Jalan 200 Meter Rp3 Miliar Viral, Ketua DPRD Kutim Minta Publik Cermati RAB

oleh -6 views
e3d0d93a b22a 4d28 b105 2e1d2679b7ad

Sangatta – Sebuah proyek peningkatan jalan di Sangatta Utara menjadi perbincangan publik setelah informasi mengenai panjang ruas kurang dari 200 meter namun menelan anggaran sekitar Rp3 miliar beredar luas di media sosial. Isu tersebut memicu beragam komentar warga, termasuk sorotan mengenai transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menanggapi perkembangan tersebut dengan mengingatkan bahwa penilaian terhadap biaya proyek tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan panjang jalan.

Ia meminta masyarakat melihat dokumen teknis seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi pekerjaan sebelum menyimpulkan adanya ketidakwajaran. Menurutnya, beberapa proyek sering kali memerlukan komponen tambahan seperti drainase, trotoar, atau konstruksi pondasi jalan yang berbeda sehingga memengaruhi nilai kontrak.

Baca Juga :  Paripurna ke-20, Novel Minta Pemerintah Berikan Perhatian Serius terhadap Mekanisme SIPD

“Dilihat dulu RAB-nya, jangan langsung menilai dari panjang jalannya saja,” ujarnya.

Meski demikian, Jimmi mengakui bahwa jika benar terdapat proyek dengan panjang kurang dari 200 meter tetapi menelan biaya hingga Rp3 miliar, hal tersebut perlu dikaji lebih jauh. Ia menilai besaran anggaran yang beredar di publik terkesan tidak sebanding dengan panjang pekerjaan. Ia bahkan menyampaikan secara lugas bahwa nilai tersebut di luar kewajaran.

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar Sosperda Peyelenggaraan Ketenagakerjaan

“Kalau 200 meter saja Rp3 miliar, itu tidak masuk akal,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perkiraan umum biaya pembangunan jalan berkisar pada angka tertentu per kilometer, tergantung spesifikasi teknis. Oleh karena itu, jika terdapat nilai yang melampaui kelaziman, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaannya.

Baca Juga :  DPRD Kutim Gelar RDP Bersama Forum RT Sangatta Utara

Jimmi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa perdebatan publik seperti ini merupakan pengingat penting bagi pemerintah agar pengawasan proyek terus diperketat.

Menurutnya, setiap penggunaan anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ia berharap agar evaluasi dilakukan secara profesional sehingga proyek-proyek yang dikerjakan ke depan semakin akuntabel dan berkualitas.