Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memantau progres realisasi anggaran melalui Rapat Pimpinan (Radalog) yang dipimpin langsung oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Agus Hari Kusuma. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pencapaian target anggaran, khususnya bagi perangkat daerah yang mengalami keterlambatan atau berada dalam zona merah.
Evaluasi yang dilakukan melalui Radalog ini sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi pencapaian target anggaran serta memastikan proses administrasi berjalan dengan lancar dan efisien.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Insan Bowo Asmoro, menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam realisasi anggaran saat ini adalah kendala teknis yang terjadi pada sistem online yang digunakan untuk mengelola anggaran daerah. “Sesuai arahan Pak Pj Bupati, kita harus terus melakukan evaluasi melalui Radalog. Ini adalah kesempatan untuk mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran,” ujarnya.
Bowo mengungkapkan bahwa masalah utama yang sering dihadapi adalah terkait dengan Sistem Penatausahaan Daerah (SPD), yang berfungsi untuk memastikan kelancaran administrasi keuangan daerah. Masalah teknis pada sistem ini sering mengakibatkan keterlambatan dalam proses pencairan anggaran. “Di lapangan, banyak perangkat daerah yang sudah siap untuk melakukan pembayaran, namun prosesnya tertunda karena SPD mengalami gangguan teknis,” jelasnya.
Akibatnya, beberapa perangkat daerah yang sudah siap mencairkan anggaran terhambat, sehingga realisasi anggaran menjadi tidak seimbang dan menyebabkan beberapa perangkat daerah masuk dalam zona merah. “Pembayaran tertunda meskipun anggaran sudah tersedia, yang berakibat pada lambatnya realisasi anggaran di beberapa perangkat daerah,” tambah Bowo.
Pemerintah Kutim berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kendala-kendala teknis ini dapat diatasi, sehingga pencairan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (Adv)
