Sangatta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPJ) Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kutim di luar daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk Bimbingan Teknik (Bimtek) dan pelatihan, sering kali dilaksanakan di Samarinda, Balikpapan, atau bahkan di luar Kalimantan.
Hepnie menyadari bahwa pelaksanaan Bimtek dan pelatihan di luar daerah kadang diperlukan, terutama jika fasilitas di Kutim belum memadai, seperti terbatasnya kapasitas hotel atau kurangnya narasumber. Namun, ia berharap agar semua kegiatan dapat dilakukan di Kutim.
“Kita ingin semua kegiatan dilakukan di Kutim, baik Bimtek maupun pelatihan. Tapi tidak semua provider tersedia di sini dan tempat atau venue yang memadai juga terbatas. Bayangkan jika 50 SKPD mengadakan kegiatan sekaligus, tentu tidak mungkin karena keterbatasan hotel. Di Samarinda memang memungkinkan, tapi itu berarti perjalanan dinas yang tentunya menambah biaya,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) dapat mengurangi kemungkinan pembengkakan anggaran perjalanan dinas karena sistem ini mengatur pengelolaan keuangan dengan standar yang jelas.
Lebih jauh, Hepnie menggarisbawahi pentingnya fokus pada kualitas daripada kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan. Ia menyarankan agar ada evaluasi yang ketat mengenai perlu atau tidak untuk mendatangkan narasumber dari luar daerah.
“Tugas Sekda untuk menyeleksi. Jika tidak ada manfaatnya, lebih baik anggarannya dialihkan untuk belanja modal daripada hanya menjadi alat penghasilan,” tutup Hepnie. (bk)
