SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kutim), Hepnie Armansyah, memberikan tanggapannya terkait sorotan masyarakat terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan rapat internal, yang sering dilaksanakan di luar daerah, terutama di Samarinda dan Balikpapan.
Menurut Hepnie, jika itu terkait dengan Bimtek yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyelenggara, maka tidak dapat dikomentari. Namun, jika rapat internal antar SKPD atau dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), sebaiknya dilakukan di Kutim. Hepnie juga mengemukakan pertanyaan apakah ini salah satu cara untuk menyerap anggaran yang besar.
“Kalau Bimtek, bisa jasa diluar, karena terkait dengan pihak ke tiga. Tapi kalau memang bisa dilakukan di Kutim, di Kutim saja. Hanya saja, kalau untuk rapat-rapat antara SKPD atau internal lingkungan Pemkab Kutim, untuk apa. Atau mungkin ini salah satu cara serap anggaran yang besar ini kali ya?” ujarnya.
Hepnie menegaskan bahwa jika rapat internal DPRD selalu dilakukan di kantor, maka sebaiknya pemerintah juga melaksanakan rapat-rapatnya di dalam Kutim. Melakukan rapat di luar daerah dianggap tidak pantas.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kutim, Joni, mengakui menerima keluhan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait banyaknya perjalanan dinas OPD ke luar Kutim dengan berbagai alasan. Namun, DPRD tidak dapat memberikan jawaban karena tidak mendapatkan informasi. Joni menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah terkait hal ini dalam waktu dekat.
“Kami didatangani LSM, pertanyakan banyaknnya perjalanann dinas yang dilakukan OPD keluar Kutim. Tapi saya tidak bisa jawab, karena kami tidak tau. Tapi ini nanti akan kami pertanyakan pada pemerintah, dalam waktu dekat ini,” jelasnya. (bk)
