Sangatta – Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memberikan apresiasi terhadap target belanja modal infrastruktur sebesar 4,321 triliun rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang dinilai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami melihat bahwa target belanja modal ini, yang tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa, sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD,” ungkap Hasna, dalam Rapat Paripurna ke-20 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur, Poniso Surryo Renggono, serta 23 anggota dewan dan perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim.
Hasna menambahkan bahwa pemenuhan infrastruktur dasar dalam APBD 2025 sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kami memberikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Fraksi Golkar juga menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran belanja modal infrastruktur.
“Kami berharap agar setiap proyek yang dibiayai dengan anggaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu,” tegasnya.
Infrastruktur yang baik, menurut Hasna, akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan infrastruktur yang memadai, kita dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Hasna juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencapai target belanja modal ini.
“Kami berharap semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur,” harapnya.
Dirinya berharap agar catatan dan masukan yang mereka sampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
Fraksi Golkar berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami yakin, dengan alokasi yang tepat, kita dapat menciptakan infrastruktur yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (bk)
