BKPSDM: ASN Harus Jadi Motor Pembangunan dan Tak Boleh Lamban

oleh -890 views

Jakarta – Peran aparatur sipil negara di Kabupaten Kutai Timur kini memasuki babak baru. Tidak hanya menjalankan tugas administrasi pemerintahan, ASN diminta turut mengambil peran langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat. Instruksi ini datang dari Kementerian Sosial melalui program nasional Koperasi Merah Putih yang melibatkan SDM pemerintah daerah dalam operasional koperasi desa.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kutim, Misliansyah, mengungkapkan bahwa daerah sudah mulai menyusun pola penugasan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga :  Fun Run KNPI Kutim 2025 Jadi Bukti Nyata Pemuda Kutim Bangkit

“Koperasi Merah Putih nantinya memanfaatkan ASN daerah. Kami di kabupaten sudah mulai mengondisikan tenaga-tenaga ASN untuk membantu koperasi desa,” jelas Misliansyah usai mengikuti rakor bersama BKN di Jakarta Barat.

Menurutnya, keterlibatan ASN bukan hanya sebagai formalitas, tetapi untuk memastikan koperasi dapat dikelola secara profesional agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi rakyat di tingkat paling bawah. Ia menilai langkah ini sekaligus menegaskan peran ASN sebagai agen pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  BKPSDM: Karier ASN Kini Lebih Terbuka Lewat Jalur Fungsional

Pada saat yang sama, Misliansyah menegaskan urgensi meritokrasi dalam struktur ASN daerah. Ia mengakui masih banyak aparatur yang menunjukkan kinerja lamban sehingga berpotensi menghambat agenda pembangunan.

“Ada ASN yang jalannya lamban, padahal cara kerjanya sudah kita jelaskan. Sementara kita ini harus berlari kencang karena masyarakat menuntut kerja cepat,” ujarnya.

Untuk itu, BKPSDM Kutim akan memperketat evaluasi dan seleksi pejabat agar penempatan jabatan sesuai kemampuan teknis. Ia menyebut prinsip the right man in the right place adalah kunci agar setiap tugas strategis dijalankan oleh orang yang tepat.

Baca Juga :  Ribuan Warga Ikuti Puncak HKN Kutim 2025 di Polder Ilham Maulana

Dengan sistem yang lebih tegas, pemerintah berharap seluruh program daerah berjalan maksimal, tidak tersendat hanya karena kualitas SDM yang tidak sesuai kebutuhan. Misliansyah menyebut langkah ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan publik dan pembangunan di Kutai Timur tetap bergerak cepat menjawab tantangan masyarakat. (ADV)