SANGATTA – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur dari Fraksi Demokrat, Bahcok Riandi, menyoroti ketimpangan dalam penyusunan proyek multiyears contract yang diajukan pemerintah daerah.
Legislator Dapil IV yang berdomisili di Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, tersebut menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur wilayah hulu Kutai Timur sama sekali belum terlihat dalam daftar usulan MYC 2026 sampai 2028.
Dalam rapat bersama DPRD Kutim, Dinas PUPR, dan Bappeda pada Kamis 13 November 2025, Bachok mempertanyakan mengapa tidak satu pun kebutuhan wilayah Dapil IV diakomodasi. Padahal, sejumlah wilayah seperti Muara Wahau dan Kombeng telah lama menunggu kejelasan pembangunan yang menyangkut akses vital. Ia menyebut rencana sebelumnya untuk wilayah Wahau dan Kombeng bahkan tidak pernah berlanjut.
“Ini program pemerintah, kita hargai. Tapi kajiannya harus benar. Jangan sampai hanya satu dua wilayah yang masuk, sementara hulu Kutim tidak kebagian,” tegasnya.
Ia mencontohkan Jembatan Telen di desanya yang sebelumnya mendapat alokasi anggaran Rp12 miliar pada perubahan anggaran tahun ini, namun tidak muncul dalam prioritas MYC. Selain itu, Jembatan Mara Haloq juga belum mendapatkan kejelasan pembangunan.
Menurutnya, keberlanjutan proyek ini penting untuk membuka akses antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat hulu.
Bahcok juga mengingatkan bahwa serapan anggaran tahun 2025 belum maksimal. Karena itu, pemerintah diminta tidak terburu buru menetapkan proyek multiyears tanpa kajian matang. Hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan ketimpangan yang makin lebar antara wilayah pesisir, tengah, dan hulu.
Selain mempertanyakan perencanaan, Bahcok menyoroti kurangnya transparansi pada sejumlah proyek fisik. Ia menegaskan pentingnya pemasangan papan nama proyek agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, dan pihak pelaksana.
Sebagai wakil rakyat Dapil IV, ia menekankan bahwa masyarakat Muara Wahau, Telen, dan Kombeng menunggu realisasi pembangunan yang merata, dengan Jembatan Telen sebagai infrastruktur strategis yang harus diprioritaskan pemerintah.
