Akhmad Sulaiman Dorong Pemerataan Pembangunan di Sandaran: Lima Usulan Jalan dan Satu Pelabuhan Masuk Prioritas 2026-2028

oleh -577 views

Sangatta  – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Akhmad Sulaiman, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di Kecamatan Sandaran menjadi prioritas mendesak pemerintah daerah dalam tiga tahun ke depan. Menurutnya, kondisi keterisolasian wilayah pesisir timur Kutim itu sudah terlalu lama dibiarkan.

“Sandaran itu kecamatan paling tertinggal saat ini. Jadi harapan kami anggaran harus lebih besar diarahkan ke sana,” tegasnya.

Baca Juga :  Jimmy Soroti Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang Dikerjakan PT KPC

Ia menjelaskan, enam usulan utama telah disampaikan dalam rapat bersama pemerintah daerah. Lima di antaranya adalah infrastruktur jalan, sementara satu usulan lainnya berupa pembangunan pelabuhan di Desa Manubar – ibu kota Kecamatan Sandaran.

“Pelabuhan itu sangat penting. Ironis kalau kecamatan yang seluruh depannya menghadap laut, tapi tidak punya pelabuhan. Itu kebutuhan dasar,” tambahnya.

Baca Juga :  Novel Minta Pemerintah Lebih Bertanggung Jawab Atas Pemenuhan Air Bersih

Sulaiman menyebut bahwa akses jalan menuju Desa Tanjung Mangkalihat dan Desa Sandaran hingga kini masih terputus, sehingga masyarakat harus memutar lewat Kabupaten Berau. Kondisi tersebut, katanya, sangat menghambat mobilitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.

“Bayangkan, mau ke dua desa itu harus melintasi Kabupaten Berau dulu. Tidak masuk akal. Konektivitas kita benar-benar terputus,” ungkapnya.

Meski anggaran daerah tahun 2026 diproyeksikan menurun, Sulaiman tetap optimis usulan itu bisa terakomodasi dalam skema multi years contract hingga 2028.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Hadiri Pembukaan Kegiatan Local Market

“Sebagai wakil rakyat Dapil 5, harapan saya minimal sampai 2028 semua bisa terpenuhi. Kita mengejar ketertinggalan,” katanya.

Selain infrastruktur, Sulaiman juga mendorong peningkatan layanan pendidikan, termasuk pemerataan program seragam gratis, beasiswa, dan pemerataan guru honorer serta PPPK di wilayah terluar. (Adv/bk)