Sangatta – Persoalan sampah masih menjadi momok bagi Kabupaten Kutai Timur (Kutim), meskipun hingga saat ini pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program untuk menangani masalah tersebut, namun hingga saat ini masih belum memberikan hasil yang maksimal.
Terkait hal tersebut, anggota DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan mengatakan bahwa persoalan sampah merupakan kewajiban bagi Pemkab Kutim yang harus segera diselesaikan.
Meski demikian, Agusriansyah menilai Pemerintah telah berupaya keras dalam penanganan sampah. Hanya saja, hasilnya belum maksimal. Untuk itu diperlukan lebih banyak inovasi dan konsep pengelolaan sampah yang lebih modern untuk menjawab persoalan yang terus berlarut ini.
“Menurut saya permasalahan sampah ini, harus menjadi kebijakan dasar yang harus dipikirkan idenya untuk dijalankan dan itu sudah dijalankan,” ungkap Agusriansyah Ridwan.
“Namun dari beberapa skema yang dijalankan belum ada yang sukses, bahkan menggandeng coorporate termasuk lahan yang sudah disiapkan, ini yang masih perlu dipikir ulang,” sambungnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, Pemkab Kutim harus menempatkan program pengelolaan sampah masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Menengah Daerah (RPJPD). Dengan begitu, akan lebih banyak usulan program untuk mengatasi persoalan sosial ini.
“Karena persoalan sampah ini tidak bisa dipikirkan hanya dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) saja, harusnya masuk dalam program jangka panjang atau minimal multiyears, yang sudah jelas penganggarannya,” tuturnya.
Anggota komisi D DPRD Kutim bidang Kesejahteraan Rakyat ini meminta Pemkab Kutim memberikan perhatian serius terhadap persoalan sampah. Sebab, permasalahan ini telah lama timbul dan belum ada yang maksimal dalam penanganannya. (bk)
