Beritakutim.com, SANGATTA – Jarak geografis dan keterbatasan akses pelatihan masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha mikro di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terutama mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kutim mulai merancang pola pembinaan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pendampingan berbasis wilayah, Selasa (17/11/2026).
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (PUM) Diskop UKM Kutim, Junianti, mengatakan pemerataan kesempatan mendapatkan pelatihan menjadi perhatian dalam penyusunan program pemberdayaan UMKM ke depan.
Selama ini, kegiatan peningkatan kapasitas masih menghadirkan peserta dari sejumlah kecamatan. Dalam salah satu pelaksanaan pelatihan, peserta berasal dari 10 kecamatan, termasuk wilayah yang sebelumnya belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan serupa.
Menurut Junianti, pemerintah perlu memastikan pembinaan tidak hanya terpusat pada pelaku usaha yang mudah menjangkau lokasi kegiatan. Pelaku UMKM di kecamatan yang lebih jauh juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan usahanya.
“Ke depan arahnya memang ke sana dan kami ingin menjangkau kecamatan-kecamatan yang selama ini belum mudah mengikuti pelatihan, sehingga pembinaan bisa lebih merata,” jelasnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, Diskop UKM Kutim menyiapkan pendekatan berbasis zona. Melalui pembagian wilayah, kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan diharapkan dapat dilaksanakan lebih efektif sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, Diskop UKM juga menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), dalam memperkuat pendampingan pelaku UMKM.
Kolaborasi tersebut diarahkan agar mahasiswa dapat terlibat membantu pelaku usaha di wilayah tempat mereka berada. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya bergantung pada tenaga dari pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan unsur akademisi.
Junianti menjelaskan, pola pendampingan tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha dalam memahami pengelolaan bisnis, pemasaran, serta kebutuhan pengembangan usaha.
Rencana penguatan pembinaan berbasis kecamatan dan kolaborasi perguruan tinggi tersebut diarahkan masuk dalam perencanaan program 2027.
Melalui langkah ini, Diskop UKM Kutim berharap pemerataan pemberdayaan ekonomi dapat semakin dirasakan masyarakat. Tidak hanya pelaku usaha di perkotaan, tetapi juga UMKM di wilayah kecamatan yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendampingan. (ADV)(9)






