Sekda Kutim Resmikan Unit Layanan Terpadu, Permudah Akses Layanan di Sekretariat Daerah

oleh -19 views

Beritakutim.com SANGATTA – Upaya memangkas alur birokrasi dan mempermudah akses pelayanan administrasi pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus dilakukan. Salah satunya melalui peresmian Unit Layanan Terpadu (ULT) Sekretariat Kabupaten Kutai Timur yang diharapkan menjadi pusat pelayanan dan informasi bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN).

ULT tersebut diresmikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Sekretariat Daerah di Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026). Unit pelayanan ini berlokasi di lantai 1 Kantor Bupati Kutim.

Rizali mengatakan, kehadiran ULT merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sistem pelayanan yang lebih praktis, transparan, dan terukur. Melalui layanan terpadu, masyarakat maupun ASN diharapkan tidak lagi bergantung pada keberadaan pejabat tertentu untuk memperoleh pelayanan atau informasi yang dibutuhkan.

Baca Juga :  Buka Bersama IKA TP STIPER Kutim, Wabup Kasmidi Harapkan Sinergitas Alumni dengan Mahasiswa

Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu pendekatan untuk memperjelas standar pelayanan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pola pelayanan birokrasi yang selama ini masih terpisah-pisah.

“Dengan sistem yang terintegrasi, pengguna layanan dapat mengetahui alur, persyaratan, serta mekanisme pelayanan secara lebih jelas,” ujar Sekda Rizali Hadi saat diwawancarai awak media.

Selain menjadi pusat layanan administrasi, ULT juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data lintas perangkat daerah. Rizali menyebutkan, selama ini pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki berbagai data, tetapi penyimpanannya masih tersebar di masing-masing perangkat daerah (PD). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan informasi apabila tidak disertai proses verifikasi dan validasi yang terpadu.

Baca Juga :  Tekan ATS, Disdikbud Kutim Fokus ke Kecamatan Sangatta Utara

Karena itu, ia berharap ULT dapat menjadi salah satu pusat akses informasi yang menghubungkan kebutuhan data dari berbagai perangkat daerah. Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pertukaran data atau interoperabilitas diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan memiliki sumber dan validasi yang jelas.

Rizali juga menegaskan bahwa keseragaman data menjadi faktor penting dalam mendukung ketepatan kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah perlu memastikan data yang disajikan oleh perangkat daerah, wali data, Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, maupun BRIDA telah melalui proses verifikasi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Menurutnya, keberadaan ULT diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dapat menyampaikan masukan terhadap kekurangan sistem, fasilitas, maupun kualitas sumber daya manusia yang bertugas.

Baca Juga :  Pemkab Kutim Laksanakan Safari Syawal 1445 H di Kecamatan Muara Ancalong

Ia menjelaskan, ULT Sekretariat Daerah memiliki cakupan pelayanan yang berbeda dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). ULT berfokus pada layanan dalam lingkup Sekretariat Daerah, sedangkan MPP nantinya akan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dari perangkat daerah maupun instansi vertikal dalam satu lokasi.

Adapun ULT Sekretariat Daerah Kutim memiliki tujuh loket pelayanan, yakni Loket 1 Tata Pemerintahan, Loket 2 Kesejahteraan Masyarakat, Loket 3 Administrasi Pembangunan, Loket 4 Pengadaan Barang dan Jasa, Loket 5 Organisasi, Loket 6 Umum, serta Loket 7 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). (ADV)(9)