Beritakutim.com Sangatta – Proses mediasi antara perusahaan dan masyarakat terkait persoalan lahan di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), belum menemui jalan buntu. Sejumlah poin pembahasan mulai mengerucut, meskipun masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan kesepakatan lanjutan.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan suasana pertemuan yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026) berjalan cukup terbuka. Kedua belah pihak dinilai masih menunjukkan sikap saling mendukung untuk mencari jalan penyelesaian.
Menurut Jimmi, belum tuntasnya seluruh pembahasan bukan berarti mediasi mengalami kebuntuan. Persoalan yang tersisa lebih banyak berkaitan dengan kelengkapan administrasi, sinkronisasi data, serta penyesuaian terhadap ketentuan regulasi yang berlaku.
“Enggak deadlock. Sebenarnya semua sudah mengerucut arahnya. Ada beberapa poin yang sudah disepakati dan ada beberapa poin yang masih dalam proses untuk disepakati,” ungkap Jimmi kepada awak media.
Ia menilai, masing-masing pihak memiliki kepentingan yang perlu diperhatikan. Perusahaan mempunyai kepentingan untuk menjalankan kegiatan usaha dan menyelesaikan proses produksinya, sedangkan masyarakat memiliki hak yang harus dipastikan penyelesaiannya.
Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan komunikasi dan kesepahaman agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Terlebih, keberadaan aktivitas perusahaan dan kepentingan masyarakat di wilayah Rantau Pulung juga berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan daerah.
Jimmi berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat memberikan kepastian bagi semua pihak, sekaligus menjaga hubungan antara masyarakat dan perusahaan agar tetap berjalan dengan baik.
“Kita berharap ada kesinambungan dan kerja sama. Masing-masing punya kepentingan untuk satu kemajuan daerah, terutama Kecamatan Rantau Pulung,” katanya.
Dalam proses mediasi, sejumlah dokumen masih harus dilengkapi. Masyarakat melalui aliansi disebut membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk menyelesaikan pemetaan lahan, termasuk memastikan koordinat wilayah yang menjadi bagian dari persoalan.
Di sisi lain, perusahaan juga diminta melengkapi dan membenahi dokumen internal, terutama berkaitan dengan proses perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Jimmi menyebut, persoalan administrasi perusahaan juga membutuhkan perhatian karena terdapat sejumlah entitas dan riwayat pengelolaan yang bersinggungan dengan wilayah tersebut, termasuk PT NIKP, PT Gawi, serta wilayah yang berkaitan dengan IMC dan KNC.
Kondisi itu membuat pencocokan dokumen menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan pihak yang memiliki hak maupun kewajiban atas lahan yang dipersoalkan.
Meski belum ada tenggat waktu penyelesaian yang ditetapkan secara khusus, DPRD berharap seluruh proses dapat berjalan secara bertahap dan seimbang.
Menurut Jimmi, pemerintah perlu memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan kelengkapan masing-masing tanpa adanya tekanan yang dapat memperkeruh suasana.
Mediasi lanjutan pada Senin mendatang diharapkan menjadi kesempatan untuk memperjelas sejumlah poin yang masih membutuhkan kesepakatan.
“Kita menunggu proses itu berjalan dengan baik. Semua pihak harus saling melengkapi, baik masyarakat maupun perusahaan. Yang paling penting, semuanya disandingkan berdasarkan fakta dan data di lapangan,” tutupnya. (Adv/Bk04)
