Beritakutim.com Sangatta – Persoalan aktivitas operasional PT NIKP di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari sejumlah instansi teknis. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya wilayah operasional perusahaan yang disebut bersinggungan dengan kawasan transmigrasi.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam mediasi antara perusahaan dan masyarakat yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, PT NIKP disebut telah memiliki IUPK sejak 2007 dan izin tersebut masih berlaku hingga sekarang. Berdasarkan pandangan yang disampaikan dalam mediasi, perusahaan menganggap masih memiliki dasar untuk melakukan aktivitas perkebunan, termasuk pemanenan, selama proses penyelesaian hak masyarakat tetap berjalan.
Namun, DPRD menilai keberadaan izin tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, terutama jika terdapat ketentuan lain yang mengatur penggunaan lahan di kawasan transmigrasi.
“Kalau menurut IUPK, perusahaan masih boleh melakukan aktivitas perkebunan. Tetapi operasionalnya ini juga bersinggungan dengan wilayah transmigrasi. Ini yang perlu kita pertemukan dengan aturan dari Dinas Transmigrasi,” kata Jimmi.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari satu dokumen perizinan. Perlu ada pencocokan antara dokumen perusahaan, data kawasan transmigrasi, serta informasi mengenai lahan masyarakat yang terdampak.
Untuk itu, DPRD mendorong keterlibatan sejumlah instansi, mulai dari Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, ATR/BPN, hingga instansi yang menangani tata ruang.
Masing-masing instansi diharapkan dapat memberikan penjelasan sesuai kewenangannya agar status wilayah yang menjadi objek persoalan dapat diketahui secara jelas.
Jimmi menegaskan, hasil sinkronisasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan apakah perusahaan dapat melanjutkan aktivitas operasionalnya selama proses penyelesaian berlangsung.
Apabila berdasarkan ketentuan yang berlaku aktivitas tersebut diperbolehkan, perusahaan dapat menjalankan operasional sesuai aturan. Namun, penyelesaian kewajiban terhadap masyarakat, termasuk persoalan pembebasan lahan dan hak-hak lainnya, tetap harus menjadi perhatian.
Selain persoalan kawasan transmigrasi, DPRD juga menyoroti pentingnya pembenahan dokumen internal perusahaan. Hal ini karena dalam pembahasan muncul sejumlah nama badan usaha dan riwayat pengelolaan yang bersinggungan dengan wilayah tersebut.
Di antaranya PT NIKP, PT Gawi, serta wilayah yang berkaitan dengan KNC dan IMC. Kondisi tersebut membuat penelusuran dokumen menjadi penting untuk memastikan pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas masing-masing wilayah.
“Dokumen itu sangat penting karena ini menyangkut siapa yang punya hak. Jadi harus benar-benar disandingkan dengan fakta dan data di lapangan,” ujarnya.
Jimmi menambahkan, persoalan ini tidak boleh diselesaikan secara terburu-buru. Perusahaan dan masyarakat sama-sama diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen masing-masing.
Masyarakat melalui aliansi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk menuntaskan pemetaan lahan dan koordinat wilayah. Sementara itu, perusahaan juga diminta membenahi dokumen internal serta memastikan kewajiban proses perizinannya.
DPRD berharap mediasi lanjutan yang dijadwalkan pada Senin mendatang dapat menghadirkan penjelasan lebih lengkap dari instansi terkait.
Dengan adanya kepastian regulasi dan kejelasan dokumen, penyelesaian persoalan di Rantau Pulung diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga hubungan antara masyarakat dan perusahaan agar aktivitas ekonomi daerah tetap berlangsung secara tertib.(Adv/Bk04)
