Beritakutim.com, SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya akses listrik bagi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai (TNK), harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Bupati Ardiansyah, pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sekitar TNK menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Untuk itu, pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Balai TNK, dan PT PLN (Persero), agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa mengganggu fungsi kawasan konservasi.
Ia mengatakan, listrik merupakan kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas masyarakat, pendidikan, pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerataan akses energi harus terus diperjuangkan agar masyarakat di wilayah yang belum terjangkau dapat menikmati pelayanan dasar secara layak.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan jaringan listrik dan fasilitas umum lainnya harus tetap memperhatikan ketentuan serta fungsi kawasan konservasi.
“Pemerataan pembangunan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga alam. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dasar yang layak, sementara kelestarian hutan juga harus tetap terjaga sebagai warisan bagi generasi mendatang,” tegas Bupati Ardiansyah usai penandatanganan komitmen bersama terkait pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur di dalam maupun di sekitar kawasan TNK yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Balai TNK, dan PT PLN (Persero), di Ruang Tempudau, Lantai II, Kantor Bupati Kutim.
Bupati Ardiansyah menjelaskan, TNK memiliki nilai historis dan ekologis yang penting bagi daerah maupun dunia. Kawasan tersebut awalnya ditetapkan sebagai cagar alam pada 1932, kemudian berkembang menjadi suaka margasatwa pada masa Kesultanan Kutai di bawah kepemimpinan Sultan Aji Muhammad Parikesit. Selanjutnya, kawasan itu ditetapkan sebagai taman nasional pada 1995 dengan luas sekitar 192.709 hektare.
Sebagian besar kawasan TNK berada di wilayah Kutai Timur, terutama bersinggungan dengan Kecamatan Teluk Pandan dan Sangatta Selatan. Kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi antara pemerintah daerah, Balai TNK, dan PLN agar pembangunan infrastruktur tidak mengganggu ekosistem hutan.
Ia juga mengingatkan pengalaman koordinasi dengan pemerintah pusat pada 2015 yang membuka peluang pembangunan sejumlah fasilitas umum, termasuk akses jalan dan jaringan listrik di wilayah Teluk Pandan dan Sangatta Selatan.
Melalui komitmen bersama tersebut, Bupati Ardiansyah berharap sinergi seluruh pihak semakin kuat sehingga kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat dipenuhi sesuai ketentuan, tanpa mengesampingkan perlindungan dan kelestarian ekosistem Taman Nasional Kutai. (BK)(9)
