Beritakutim.com, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) optimistis mampu meningkatkan capaian indeks Pemerintah Digital (Pemdi) melalui penguatan tata kelola, infrastruktur jaringan, sumber daya manusia (SDM), serta kelengkapan data dukung pada setiap indikator penilaian, Selasa (22/09/2026).
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor usai mengikuti interview Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Ia menjelaskan, evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses penilaian terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan pemerintahan berbasis digital. Dalam pelaksanaannya, terdapat 20 indikator yang menjadi bagian dari asesmen. Menurutnya, sebagian besar indikator yang dinilai telah dapat dipenuhi Pemkab Kutim. Sejumlah eviden maupun data pendukung juga telah disampaikan sebagai bagian dari proses evaluasi.
Ia menyebut penerapan pemerintahan digital bukan hal yang sepenuhnya baru bagi Kutim. Sebelumnya, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program dan sistem yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Smart City, serta pengembangan aplikasi pelayanan pemerintahan.
Karena itu, tahapan saat ini lebih diarahkan pada penyesuaian berbagai program yang telah berjalan dengan indikator Pemerintah Digital yang menjadi kerangka penilaian terbaru dari KemenPAN-RB.
“Sebagian besar kita sudah siap dan indikatornya sudah terpenuhi. Eviden dan data pendukung juga sudah kita sampaikan,” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, ia mengatakan Pemkab Kutim juga telah memiliki dukungan jaringan yang dikembangkan secara bertahap. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim telah membangun jaringan yang menjangkau sejumlah wilayah hingga tingkat kecamatan.
Ketersediaan jaringan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penerapan berbagai aplikasi pemerintahan dan layanan digital di lingkungan perangkat daerah.
Selain infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia dan aspek keamanan digital juga menjadi perhatian dalam evaluasi. Menurutnya, penerapan pemerintahan digital tidak hanya bergantung pada keberadaan aplikasi dan jaringan, tetapi juga membutuhkan tata kelola serta kemampuan aparatur dalam mengoperasikan dan mengelola sistem digital.
Hasil asesmen sementara menunjukkan masih terdapat sejumlah data pendukung yang perlu dilengkapi oleh beberapa perangkat daerah (PD). Namun, kondisi tersebut dinilai masih dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang tersedia. Ia menyampaikan tim dari sejumlah PD telah menunjukkan kesiapan untuk melengkapi dan mengunggah data dukung yang masih diperlukan dalam beberapa hari ke depan.
“Kita masih punya waktu sekitar lima hari untuk melengkapi data-data dukung tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, kelengkapan data dukung menjadi salah satu bagian penting karena capaian evaluasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah menunjukkan bukti atas penerapan indikator yang dinilai.
Terkait target capaian, Pemkab Kutim berupaya meningkatkan indeks Pemerintah Digital agar dapat mendekati bahkan menyamai capaian rata-rata nasional. Berdasarkan hasil yang disampaikan dalam evaluasi, indeks Kutim saat ini berada di kisaran 1,44, sedangkan target indeks nasional berada di angka 1,7.
Dengan masih adanya waktu untuk melengkapi data dan memperkuat eviden, Pemkab Kutim berharap capaian tersebut dapat kembali meningkat pada hasil penilaian akhir.
“Target kita mudah-mudahan bisa mencapai 1,6 atau 1,7, sehingga dapat menyamai indeks nasional,” pungkasnya. (ADV) (9)
