Beritakutim.com, SANGATTA – Kekeringan mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) mencatat sekitar 192 hektare lahan pertanian tersebar di sembilan kecamatan terdampak kondisi tersebut.
Plt Kepala DTPHP Kutim, Purno Edi, mengatakan pihaknya telah melakukan validasi ulang terhadap lahan yang terdampak. Pemeriksaan tidak hanya melihat kondisi tanaman, tetapi juga memastikan ketersediaan sarana pendukung untuk penyelamatan lahan. Menurutnya, keberadaan pompa air belum otomatis menyelesaikan persoalan.
“Sebab, di sejumlah lokasi sumber air berada cukup jauh sehingga pompa tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai menghadiri kegiatan sosialisasi dan pelatihan budidaya maggot serta peternakan ayam kampung terpadu di Kecamatan Sangatta Selatan, Selasa (22/09/2026).
Selain ketersediaan air, kondisi tanaman juga menjadi pertimbangan. DTPHP akan memprioritaskan lahan yang tanamannya masih memungkinkan untuk diselamatkan.
Salah satu upaya dilakukan di Desa Teluk Pandan. Pemerintah mengalirkan air dari sungai menggunakan pompa dan jaringan pemipaan untuk membantu memenuhi kebutuhan air lahan pertanian.
Upaya tersebut turut mendapat dukungan pihak swasta melalui bantuan operasional bahan bakar. Namun, dari sekitar enam hektare lahan yang terdampak di lokasi tersebut, tidak seluruh tanaman dapat diselamatkan.
Kondisi serupa ditemukan di sejumlah wilayah lainnya, termasuk Teluk Singkawang dan Bengalon. Di beberapa lokasi, sumber air berada terlalu jauh, sementara kondisi tanaman sudah tidak memungkinkan untuk dipulihkan.
Purno mengatakan, dari total 192 hektare lahan terdampak, pihaknya memperkirakan hanya sebagian yang dapat diselamatkan. Upaya penanganan saat ini diarahkan pada lahan yang masih memiliki peluang untuk dipertahankan.
“Mana-mana yang masih bisa kita selamatkan, itu yang kita selamatkan,” katanya.
Menurut Purno, kondisi tersebut menjadi evaluasi untuk menyiapkan sumber air pertanian secara lebih permanen agar persoalan serupa tidak kembali berulang pada musim kemarau berikutnya. (ADV) (9)
