SANGATTA – Peningkatan kapasitas administrasi dan pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD menjadi fokus Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti anggota DPRD Kutai Timur selama dua hari, 13–14 Februari 2026, di Balikpapan. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman dalam proses perencanaan hingga penganggaran daerah.
Anggota DPRD Kutai Timur, Sayyid Umar, menyampaikan apresiasi atas materi yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Ia menilai Bimtek tersebut memberikan tambahan wawasan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
“Alhamdulillah, dua hari mengikuti Bimtek ini benar-benar memberikan tambahan ilmu bagi kami, khususnya dalam memahami bagaimana mengelola Pokir secara tepat, serta bagaimana tahapan dan strategi DPRD dalam penyusunan APBD,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman mengenai tahapan penyusunan APBD sangat penting agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal dan tepat sasaran. Selain itu, materi terkait administrasi kelembagaan DPRD juga dinilai mendukung kinerja yang lebih tertib dan akuntabel.
“Administrasi yang baik menjadi fondasi utama agar seluruh program dan aspirasi masyarakat dapat berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” tambahnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kutai Timur, Hasbollah. Ia menilai Bimtek dengan fokus pada peningkatan administrasi dan pengelolaan Pokir sangat relevan dalam memperkuat kapasitas anggota dewan, baik yang baru maupun yang telah berpengalaman.
“Melalui Bimtek ini, kami semakin memahami mekanisme dan aturan dalam pengelolaan Pokir serta administrasi DPRD. Ini menjadi bekal penting agar kami dapat menjalankan tugas secara lebih profesional dan memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara tepat,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Bimtek yang digelar Sekretariat DPRD Kutai Timur tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Febiari Ahmadi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Hari Nur Cahya Murni dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Bambang Kismanto dari Balai Diklat Keuangan Balikpapan, Kementerian Keuangan.
