Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, menyampaikan perkembangan menggembirakan terkait sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang dia perjuangkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia memastikan bahwa kebutuhan prioritas masyarakat di berbagai kecamatan telah direspons positif oleh pemerintah daerah dan kini resmi terakomodir dalam dokumen perencanaan lima tahunan tersebut. Keputusan ini sekaligus menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan konektivitas serta mempercepat pemerataan pembangunan di Kutim.
Yusri menjelaskan bahwa selama ini banyak wilayah yang masih menghadapi kesulitan akses akibat kondisi jalan yang belum memadai. Keluhan masyarakat pun terus berdatangan, terutama dari kawasan pemukiman yang jauh dari jalur poros. Dalam sejumlah agenda reses dan pertemuan dengan konstituen, warga selalu menyampaikan pentingnya pembangunan jalan alternatif untuk memangkas jarak tempuh dan mendukung aktivitas ekonomi.
Salah satu usulan yang kini resmi disetujui adalah pembangunan jalan tembus di Muara Bengalon. Ruas ini akan menghubungkan permukiman warga hingga ke jalan simpang utama yang selama ini menjadi jalur vital menuju pusat kecamatan maupun ke area perkebunan dan industri.
“Usulan itu yang kemarin pada saat rapat RPJMD alhamdulillah diakomodir. Salah satunya jalan tembus antara Muara Bengalon sampai simpang Muara Bengalon,” ungkap Yusri.
“Jalan ini sangat ditunggu masyarakat karena bisa memangkas waktu perjalanan yang selama ini cukup panjang akibat kepadatan jalur utama. Dampaknya juga langsung terasa untuk mobilitas dan aktivitas ekonomi warga,” lanjutnya.
Menurut Yusri, kehadiran jalan tembus baru ini akan mempercepat arus distribusi hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian mayoritas warga. Selain itu, akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat pelayanan publik akan menjadi jauh lebih efisien.
Selain pembangunan jalan tembus, DPRD Kutim bersama pemerintah daerah juga menyepakati pembangunan ring road (jalan lingkar) yang dirancang untuk mengalihkan kendaraan berat dari jalur poros Bontang–Sangatta. Selama ini, jalur tersebut sering kali menjadi titik rawan kecelakaan akibat padatnya arus kendaraan roda dua, mobil pribadi, serta truk dan alat berat yang melintas pada waktu bersamaan.
“Ring road dari jalan poros Bontang akan diarahkan masuk ke jalur alternatif demi meminimalisir kecelakaan. Truk besar dan alat berat itu harus dialihkan agar masyarakat yang menggunakan jalan umum lebih aman. Ini kebutuhan yang sangat mendesak,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan ring road tidak hanya berfungsi untuk keselamatan, tetapi juga menjadi bagian penting dari rencana tata ruang jangka panjang Kutim. Dengan jalur khusus alat berat, kondisi jalan poros pun diharapkan lebih terjaga dan tidak cepat rusak akibat tekanan muatan besar.
Lebih jauh, Yusri mengungkapkan bahwa secara total terdapat 32 usulan infrastruktur yang diajukan dari berbagai daerah pemilihan (dapil) dan berhasil masuk dalam RPJMD. Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan baru, peningkatan kualitas jalan eksisting, pembangunan jembatan, penguatan fasilitas umum, hingga penyediaan sarana pendukung aktivitas produktif masyarakat.
“Ini bukan hanya soal membangun jalan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di tingkat paling bawah. Infrastruktur adalah pintu masuk utama peningkatan kesejahteraan,” ucap Yusri.
Ia menegaskan bahwa setelah usulan ini disetujui, tahap
selanjutnya adalah memastikan setiap program benar-benar direalisasikan. Menurutnya, pengawalan di tingkat legislatif sangat penting agar tidak ada program yang tertunda atau terhambat akibat kendala administrasi maupun teknis.
“Harapannya kita bisa mengawal usulan-usulan ini hingga terlaksana dengan cepat. Masyarakat perlu merasakan manfaatnya secara langsung. Kalau aksesnya baik, pelayanan publik semakin mudah dan kegiatan ekonomi bergerak lebih cepat,” jelasnya.
Yusri juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya pembangunan agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
“Transparansi dan pengawasan bersama itu penting. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan lebih baik, lebih efisien, dan hasilnya bisa dirasakan semua warga,” pungkasnya.
