Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi kendala besar dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait dengan kekurangan pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menyebabkan pelayanan yang seharusnya maksimal menjadi terhambat, khususnya di instansi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menyoroti bahwa beberapa OPD masih mengalami kekurangan pegawai, khususnya di bidang teknis. Akibatnya, pegawai yang ada terpaksa mengerjakan tugas di luar kapasitas mereka, bahkan hanya sebagai operator.
“Beberapa memang masih ada yang kekurangan pegawai teknis, mereka kadang ada yang cuma operator yang bekerja di bidang itu,” jelas Sayid Anjas, saat ditemui awak media di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Salah satu instansi yang terdampak adalah Dinas Koperasi dan UMKM, yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Namun, mereka masih menghadapi kekurangan pegawai yang seharusnya memadai untuk mendukung kegiatan operasional.
Sayid Anjas menekankan perlunya solusi cepat agar pelayanan publik bisa berjalan lancar. Menurutnya, penyelesaian masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang harus proaktif dalam menuntaskan persoalan kekurangan pegawai.
“Inikan seharusnya rananya BKPSDM untuk hal ini. Kalau kita tanya pegawai kenapa lambat? Anu pak kekurangan operator dan gini-gini alasannya pasti begitu,” ungkapnya.
Anggota legislatif ini juga berharap pemerintah segera merumuskan langkah konkret untuk mengatasi kekurangan pegawai, termasuk mengatur anggaran dan insentif guna memperbaiki pelayanan publik yang menjadi prioritas utama.
“Pemerintah segera mengatur ini, kalau memang anggarannya kurang akan kita tambahkan. Kalau kekurangan insentif untuk gaji pegawai itu bisa kita bantu. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat jangan terlambat,” pungkasnya. (bk)
