JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengungkapkan kesiapan untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024 meskipun harus mengatasi tantangan geografis yang cukup signifikan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim), Rizali Hadi, setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (20/11/2024).
Menurut Rizali, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah distribusi logistik, terutama di wilayah terpencil seperti Sandaran. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Kutim bekerja sama dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan guna memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan tepat waktu.
“Distribusi logistik menjadi tantangan utama di wilayah terpencil seperti Sandaran. Kami bekerja sama dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan agar logistik tiba tepat waktu,” jelas Rizali.
Pemkab Kutim juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada. Dana tersebut disalurkan untuk mendukung kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan yang terlibat dalam pengamanan selama proses Pilkada.
Terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Rizali menegaskan bahwa Pemkab Kutim secara rutin memberikan edukasi kepada para ASN untuk memastikan tidak ada keberpihakan dalam bentuk apapun, baik di dunia nyata maupun di media sosial.
“Netralitas ASN adalah hal mutlak. Pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas,” tegasnya.
Pemkab Kutim juga berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih pemula. Rizali mengungkapkan bahwa pihaknya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah, untuk memberikan edukasi politik kepada generasi muda yang telah memasuki usia 17 tahun.
“Kami berkomitmen menjadikan Pilkada 2024 di Kutai Timur sebagai ajang demokrasi yang damai dan inklusif,” ujarnya. (Adv)
