Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat sistem pengawasan terhadap penyaluran beasiswa daerah agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang berhak. Pengawasan tersebut dilakukan melalui tim teknis lintas bidang, terutama yang menangani data dan verifikasi administrasi penerima.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kutim, Muhamad Samsudin, mengatakan bahwa tim teknis dari bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) memiliki peran penting dalam memastikan proses seleksi dan verifikasi berjalan sesuai ketentuan.
“Saya memang baru ditugaskan di sini, jadi belum terlibat langsung dalam teknis seleksi. Tapi yang pasti, semua itu ditangani oleh tim teknis di Kesmas yang sudah berpengalaman,” jelas Samsudin saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurutnya, proses validasi data dilakukan secara berlapis untuk mencegah kesalahan input maupun penerima fiktif.
“Semua data mahasiswa diverifikasi, mulai dari status KTP, kartu keluarga, sampai dokumen pendukung lainnya. Kalau ada yang KTP-nya baru, misalnya belum enam bulan, biasanya akan diminta bukti lain seperti akta lahir atau surat keterangan domisili,” terangnya.
Selain itu, sistem seleksi juga memanfaatkan aplikasi digital untuk mempercepat proses dan mengurangi potensi kesalahan manual.
“Kami juga sudah punya sistem aplikasi dari dinas terkait untuk menampung data dan mempermudah pemantauan. Jadi semua transparan, siapa yang daftar, siapa yang lolos, semua tercatat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Samsudin menambahkan bahwa setiap tahun program beasiswa selalu dievaluasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan anggaran.
“Evaluasi penting untuk melihat seberapa besar manfaat program dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan SDM Kutim. Kalau tahun ini jumlah pendaftar naik, berarti animo masyarakat besar dan itu jadi bahan pertimbangan untuk tahun depan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa prinsip utama Pemkab Kutim adalah memastikan bantuan pendidikan tersalurkan secara adil, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Yang terpenting bukan hanya berapa besar anggarannya, tapi bagaimana program ini bisa mendukung generasi muda kita untuk menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa kendala ekonomi,” pungkas Samsudin.
