SANGATTA – Penguatan ekonomi desa kembali jadi fokus di Kutai Timur setelah program pembangunan kawasan perdesaan yang sempat terhenti kini disusun ulang agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah daerah melakukan pembenahan pada Program Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), diawali dari penataan kelembagaan Badan Kerja Sama Antar Desa sebagai motor kolaborasi lintas desa dalam satu kawasan.
Kepala DPMDes Kutim Muhammad Basuni lewat Kepala Bidang Kerja Sama Desa, Tri Wahyuni, menjelaskan saat ini terdapat satu kawasan prioritas yang melibatkan lima desa di dua kecamatan, yakni Teluk Pandan dan Sangatta Selatan. Pendampingan lebih diarahkan pada penguatan tata kelola organisasi serta manajemen kelembagaan.
“Kami memfasilitasi pembentukan kembali BKAD karena sebelumnya sempat tidak aktif. Kepengurusan yang ada juga perlu diperbarui agar organisasi dapat berjalan lebih optimal,” ujar Tri Wahyuni.
Setelah struktur organisasi diperbarui dan BKAD kembali berjalan, langkah berikutnya adalah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Lembaga usaha kolektif ini diproyeksikan mengelola potensi kawasan antar desa sehingga mampu menggerakkan kemandirian ekonomi secara bersama.
PKP sendiri telah bergulir sejak 2017, mencakup Desa Teluk Pandan dan Kandolo di kawasan utara, serta Desa Sangatta Selatan, Sangkima, dan Teluk Singkama di kawasan selatan. Pelaksanaannya juga mendapat dukungan dari Kemendes PDTT.
Dalam hal pembiayaan, DPMDes disebut lebih berperan pada sisi fasilitasi teknis serta penyelarasan program antar pihak, sedangkan bantuan anggaran skala besar maupun dukungan fisik umumnya disalurkan langsung kementerian ke desa sasaran.
“Pada tahun lalu, kawasan Teluk Pandan dan Sangatta Selatan berhasil meraih prestasi dalam lomba bidang kawasan tingkat kementerian. Capaian ini diharapkan dapat mendorong keberlanjutan program serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah,” tutupnya.
